Perlu adanya evaluasi mendalam terkait efektivitas hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran, mengingat terjadi penurunan signifikan pada belanja bansos, tambah Songkares.
Program “Kota Terang” dan penataan Bajawa sebagai “Kota Bunga” patut diapresiasi, namun jangan sampai menggeser prioritas utama pembangunan pedesaan yang berkaitan dengan air bersih, sanitasi, pendidikan, dan ketahanan pangan, imbuhnya.
Baca Juga:
Berpotensi Timbulkan Konsekuensi Hukum dan Administratif, Fraksi Golkar Serukan Walkout
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Fraksi Golkar menekankan perlunya penempatan birokrat sesuai kompetensi dan merit system agar reformasi birokrasi ungkap Songkares, tidak sebatas wacana.
Lebih lanjut kata Songkares, pemberian insentif pegawai dan RT harus berbasis kinerja, transparan, dan terukur, bukan sekedar tambahan belanja rutin.
Pengembangan SDM para Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta BPD melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas serta monev yang rutin dan terukur.
Baca Juga:
Listrik di Riung Barat Padam Tiga Hari Berturut-Turut, Bosco Ponong Soroti Kinerja PLN
“Fraksi meyakini, semakin Desa dan Kelurahan dikelola dengan manajemen yang baik, semakin baik juga nama Kabupaten Ngada pada masa yang akan datang,” ungkap Songkares. [frs]
