Ngada-NTT.WahanaNews.co| Fraksi PKB DPRD Ngada menilai bahwa hingga saat ini ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah (Pemda) Ngada dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.
Hal ini disampaikan Fraksi PKB dalam pemandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada tahun anggaran 2025 melalui juru bicara Fraksi, Fromensius Loko Kisa, di ruang sidang DPRD Ngada, pada Rabu (27/8/25).
Baca Juga:
Hadiri Launching Desa Edu-Eco Wisata, Romi Juji Apresiasi Pelaksanaan Festival Wolobobo 2025
Fromensius menjelaskan, Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi anggaran sesuai Inpres No.1 tahun 2025 berdampak pada berubahnya kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Fraksi kata Fromensius, meminta pemerintah untuk mencari cara dan solusi melalui berpikir cerdas, bekerja keras, inovasi-kreasi dalam aksi untuk menggali, menemukan sumber baru serta mengelola berbagai sumber pendapatan daerah guna meningkatkan PAD.
Pentingnya upaya peningkatan kapasitas SDM Pengelola Anggaran. ASN yang berada pada posisi perencanaan dan keuangan harus memiliki kompetensi dalam analisis fiskal, perencanaan yang tepat, manajemen perubahan, serta mampu merespons krisis, pungkas Fromensius.
Baca Juga:
Tekad Pemda Ngada Tingkatkan PAD, Simak Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan tentang Pajak dan Retribusi
Fraksi juga mengharapkan kiranya dalam melakukan penganggaran pendapatan daerah pada anggaran perubahan, perlu mempertimbangkan Rasionalisasi target pendapatan bisa mendekati target yang ditetapkan bersama pemerintah dan lembaga DPRD.
Selanjutnya, berkaitan dengan Belanja Daerah, Fromensius mengatakan, pemerintah perlu menghindari salah satu resiko paling nyata yaitu munculnya defisit yang tidak terkendali, yang disebabkan penyesuaian pendapatan dan belanja yang tidak seimbang, tambah dia.
Dijelaskan bahwa, ketika pendapatan diprediksi menurun dan pemerintah lanjut Fromensius, tetap mempertahankan belanja dalam jumlah besar, maka akan muncul gap anggaran yang membebani pembiayaan.
