NTT.WahanaNews.co-Ngada` Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Ngada, Aleksander Yohanes “Sain” Songkares mengungkapkan bahwa pena adalah senjata bagi Jurnalis. Untuk itu, Pers tidak boleh dilemahkan oleh kekuasaan.
Menurut Sain Songkares, Pers tidak boleh dibungkam oleh rasa tidak nyaman pejabat publik. Di era digital hari ini, transparansi bukan pilihan, tetapi keharusan.
Baca Juga:
MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana
“Saya menegaskan bahwa pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dilemahkan oleh kekuasaan, apalagi dibungkam oleh rasa tidak nyaman pejabat publik. Di era digital hari ini, transparansi bukan pilihan, tetapi keharusan,” ungkapnya, Jumat (06/2/26).
Ia menjelskan, prinsip cover both side adalah standar etika jurnalistik yang harus dihormati, bukan dicurigai. Ketika pers bekerja secara berimbang dan profesional, maka yang terganggu bukan kebenaran, melainkan kepentingan yang tidak ingin diawasi.
Fenomena “no viral no justice” adalah tamparan keras bagi negara dan pemerintah. Ini menjadi bukti bahwa lanjut Sain Songkares, masih ada pelayanan publik yang lamban, abai, bahkan menutup mata terhadap jeritan masyarakat. Pemerintah tidak boleh menunggu viral baru hadir. Keadilan yang datang karena tekanan publik adalah kegagalan sistem, bukan keberhasilan.
Baca Juga:
Dukung Putusan MK, FORWAKA Sumut Ingatkan Jangan Ada Lagi Kriminalisasi terhadap Wartawan
“Saya mengingatkan dengan tegas: pejabat publik dan pemangku kepentingan tidak perlu baper terhadap kritik pers. Jabatan adalah mandat rakyat, bukan ruang nyaman bebas kritik. Jika kerja benar, tidak ada alasan takut pada pemberitaan,” pungkasnya.
Dia mengatakan, Pers harus ditempatkan sebagai mitra pengawasan, bukan musuh. Kerja jurnalistik membantu memastikan pelayanan kemasyarakatan berjalan adil dan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan rakyat. Menyerang pers sama artinya dengan menolak transparansi dan menutup ruang koreksi.
“Saya sebagai DPRD Ngada berdiri di pihak keterbukaan, kebebasan pers, dan kepentingan publik. Demokrasi tanpa pers yang kritis hanyalah formalitas, bukan pemerintahan yang melayani,” tutup Sain Songkares. [frs[
