WahanaNews-NTT | Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sikka, Yosef Nong Soni menilai ROMA hanya hebat dalam memberi janji dan pencitraan tetapi tidak mampu membawa nian tanah Sikka pada mimpi dan harapan yang ROMA iming-imingkan.
Pernyataan ini disampaikan Nong Soni melalui pendapat akhir Fraksi Nasdem dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II terhadap LKPJ APBD Kabupaten Sikka Akhir Tahun Anggaran 2022, Senin (03/04/2023) malam.
Baca Juga:
Dukung Generasi Milenial Siap Kerja, Manto Eri Bantu 15 Unit Komputer dan Beasiswa Pelatihan Komputer
Anggota DPRD Sikka yang akrab disapa "Tekan Tahan" ini mengatakan bahwa dalam catatan Fraksi Nasdem yang mana setelah paket ROMA menakhodai Kabupaten Sikka yang sudah memasuki tahun terakhir ini, sudah barang tentu ada banyak hal yang telah dibuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nian Tanah tercinta.
Kendati demikian lanjut Nong Soni, Fraksi menilai bahwa perjalanan waktu hingga terakhir ini, banyak mimpi yang belum diwujudkan, banyak harapan yang belum dipenuhi, padahal jargon ROMA adalah " ROMA datang semua masalah selesai".
Menurut Nong Soni, hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat di seluruh wilayah Nian Tanah, dimana bagi mereka ROMA hanya hebat dalam memberi janji dan pencitraan namun tidak mampu membawa Nian Tanah Sikka pada mimpi dan harapan yang ROMA iming-imingkan, pungkasnya.
Baca Juga:
Sebut PPK Cipta Karya Hanya Sebagai Pemain Pengganti Dimasa Injury Time, Nong Soni Ingatkan Awas Cedera
Nong Soni pun mencotohkan, target PAD yang tidak mampu dicapai padahal ROMA adalah master PAD, banyak proyek yang bersumber dari utang masyarakat Kabupaten Sikka pada SMI yang kita sebut dengan pinjaman daerah, sampai saat ini belum selesai bahkan terancam gagal.
Selain itu sebut Nong Soni menambahkan, masih banyak sarana prasarana Pendidikan PAUD, TK, SD dan SMP yang sangat memprihatinkan, tetapi ROMA malah sibuk mengurus beasiswa Pendidikan Tinggi yang sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat, masih banyak rumah yang tidak layak huni dan belum teraliri listrik dan air bersih.
Lebih lanjut ungkap Nong Soni menambahkan, banyak kasus korupsi yang terjadi, reformasi birokrasi yang gagal karena mutasi, rotasi dan promosi yang tidak obyektif juga syarat KKN, tingginya angka pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan lain-lain.
