Sain menegaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak SPPG, keberadaan dapur MBG bukan hanya berdampak pada peningkatan gizi anak sekolah, tetapi juga berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat.
Program tersebut membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan distribusi bahan pangan. Karena itu, keterlambatan pembangunan dapur MBG dinilai berpotensi menghambat manfaat ekonomi yang seharusnya sudah mulai dirasakan masyarakat.
Baca Juga:
Wabup Toba Kunjungi SD 177679 Panamean, Hingga Saat ini Belum Pernah Menerima MBG
Ia pun mempertanyakan lambannya progres pembangunan dibandingkan sejumlah program pemerintah lainnya yang berjalan relatif cepat.
“Kalau pembangunan fasilitas program lain bisa bergerak cepat dan terlihat progresnya hampir di semua kecamatan, maka percepatan MBG juga harus menunjukkan keseriusan yang sama. Masyarakat berhak mengetahui kendala yang terjadi,” katanya.
Untuk itu, Sain mendorong Pemerintah Kabupaten Ngada segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan pembangunan dan operasional dapur MBG berjalan lambat.
Baca Juga:
Peternak Dorong Pemerintah Masukan Telur Bebek Jadi Menu MBG
Selain itu, ia meminta pimpinan DPRD Kabupaten Ngada memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan pihak SPPG agar persoalan yang dihadapi dapat dibahas secara terbuka sekaligus menghasilkan langkah percepatan yang konkret.
“RDP penting dilakukan agar publik memperoleh informasi yang jelas dan semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sain juga mendorong agar peluang kemitraan dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur MBG dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk terlibat. Dengan keterlibatan lebih banyak pihak, percepatan program diyakini akan lebih mudah tercapai.
