Ngada-NTT.WahanaNews.co| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, hingga kini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah Utara Ngada.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Ngada Fraksi Golkar, Sain Songkares, yang mendesak Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera mempercepat pembangunan dan operasional dapur MBG di sejumlah kecamatan yang masih belum terlayani.
Baca Juga:
Wabup Toba Kunjungi SD 177679 Panamean, Hingga Saat ini Belum Pernah Menerima MBG
Menurut Sain, realisasi pembangunan dapur MBG di Ngada masih jauh dari target yang direncanakan. Dari kebutuhan sekitar 38 hingga 40 dapur MBG untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Ngada, hingga saat ini baru sekitar delapan dapur yang telah terealisasi dan beroperasi.
“Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Karena itu, percepatannya harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sain, Selasa (26/5).
Ia menyoroti belum adanya dapur MBG yang beroperasi di kawasan Utara Ngada, meliputi Kecamatan Wolomeze, Bajawa Utara, Riung, dan Riung Barat. Bahkan untuk wilayah Riung, pembangunan gedung dapur MBG disebut masih dalam tahap penyelesaian sehingga pelayanan kepada siswa belum dapat dilakukan.
Baca Juga:
Peternak Dorong Pemerintah Masukan Telur Bebek Jadi Menu MBG
Akibat keterlambatan tersebut, ribuan pelajar yang menjadi sasaran program masih menunggu manfaat yang dijanjikan pemerintah. Di saat sejumlah wilayah seperti Bajawa, Golewa, Soa, dan Inerie mulai menikmati layanan MBG, masyarakat di Utara Ngada masih sebatas menerima informasi tanpa merasakan manfaat secara langsung.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Utara Ngada, Sain mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak SPPG di berbagai tingkatan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program.
“Jika MBG merupakan program prioritas Presiden, maka pelaksanaannya di daerah juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada wilayah yang terlalu lama menunggu,” ujarnya.
