Ngada-NTT.WahanaNews.co| Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, hingga kini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah Utara Ngada.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Ngada Fraksi Golkar, Sain Songkares, yang mendesak Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar segera mempercepat pembangunan dan operasional dapur MBG di sejumlah kecamatan yang masih belum terlayani.
Baca Juga:
Wabup Toba Kunjungi SD 177679 Panamean, Hingga Saat ini Belum Pernah Menerima MBG
Menurut Sain, realisasi pembangunan dapur MBG di Ngada masih jauh dari target yang direncanakan. Dari kebutuhan sekitar 38 hingga 40 dapur MBG untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Ngada, hingga saat ini baru sekitar delapan dapur yang telah terealisasi dan beroperasi.
“Program ini bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. MBG juga memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Karena itu, percepatannya harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sain, Selasa (26/5).
Ia menyoroti belum adanya dapur MBG yang beroperasi di kawasan Utara Ngada, meliputi Kecamatan Wolomeze, Bajawa Utara, Riung, dan Riung Barat. Bahkan untuk wilayah Riung, pembangunan gedung dapur MBG disebut masih dalam tahap penyelesaian sehingga pelayanan kepada siswa belum dapat dilakukan.
Baca Juga:
Peternak Dorong Pemerintah Masukan Telur Bebek Jadi Menu MBG
Akibat keterlambatan tersebut, ribuan pelajar yang menjadi sasaran program masih menunggu manfaat yang dijanjikan pemerintah. Di saat sejumlah wilayah seperti Bajawa, Golewa, Soa, dan Inerie mulai menikmati layanan MBG, masyarakat di Utara Ngada masih sebatas menerima informasi tanpa merasakan manfaat secara langsung.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Utara Ngada, Sain mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak SPPG di berbagai tingkatan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program.
“Jika MBG merupakan program prioritas Presiden, maka pelaksanaannya di daerah juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada wilayah yang terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Sain menegaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak SPPG, keberadaan dapur MBG bukan hanya berdampak pada peningkatan gizi anak sekolah, tetapi juga berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat.
Program tersebut membuka peluang usaha bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan distribusi bahan pangan. Karena itu, keterlambatan pembangunan dapur MBG dinilai berpotensi menghambat manfaat ekonomi yang seharusnya sudah mulai dirasakan masyarakat.
Ia pun mempertanyakan lambannya progres pembangunan dibandingkan sejumlah program pemerintah lainnya yang berjalan relatif cepat.
“Kalau pembangunan fasilitas program lain bisa bergerak cepat dan terlihat progresnya hampir di semua kecamatan, maka percepatan MBG juga harus menunjukkan keseriusan yang sama. Masyarakat berhak mengetahui kendala yang terjadi,” katanya.
Untuk itu, Sain mendorong Pemerintah Kabupaten Ngada segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan pembangunan dan operasional dapur MBG berjalan lambat.
Selain itu, ia meminta pimpinan DPRD Kabupaten Ngada memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan pihak SPPG agar persoalan yang dihadapi dapat dibahas secara terbuka sekaligus menghasilkan langkah percepatan yang konkret.
“RDP penting dilakukan agar publik memperoleh informasi yang jelas dan semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sain juga mendorong agar peluang kemitraan dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur MBG dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk terlibat. Dengan keterlibatan lebih banyak pihak, percepatan program diyakini akan lebih mudah tercapai.
Di sisi lain, ia mengingatkan organisasi perangkat daerah terkait agar mulai mempersiapkan kelompok tani, nelayan, peternak, serta pelaku hortikultura untuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
“Program ini dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu masyarakat harus dipersiapkan sejak sekarang agar mampu menangkap peluang yang tersedia dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sain menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, diskusi, atau sosialisasi semata.
“MBG harus benar-benar hadir di meja makan anak-anak sekolah, termasuk di Utara Ngada. Semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat pembangunan tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya,” pungkasnya. [frs]
