NTT.WahanaNews.co| Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton meminta Badan Pertanahan Kabupaten Sikka untuk memperbaiki Layanan Publik.
Hal ini disampaikan Beda Daton dalam Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Jajaran Kantor BPN Sikka secara virtual, Selasa (27/2/2024).
Baca Juga:
Kantor Pertanahan Sikka Launching Implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik
Pada kesempatan tersebut Beda Daton menyampaikan bahwa Institusi ATR/BPN se-NTT adalah Institusi yang paling banyak dikeluhkan layanannya oleh masyarakat NTT.
Peserta Sosialisasi Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Kantor BPN Sikka.
Baca Juga:
Cegah Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Ende Lakukan Redistribusi Tanah di Desa Jegharangga
Menurut Dia, hasil penilaian 21 Kantor Pertanahan se-NTT menunjukkan sebanyak 7 (tujuh) Kantor Pertanahan mengalami penurunan score penilaian dari sebelumnya pada tahun 2022 berada di zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi kategori A dan B, turun ke zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang dengan kategori C.
Tujuh Kantor Pertanahan tersebut antara lain beber Darius, Kabupaten Sikka, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Manggarai dan TTS.
"Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang pada tahun 2022 memperoleh score tertinggi 93,91 zona hijau kategori A, mengalami penurunan score pada tahun 2023 ke zona kuning kategori C dengan score 76,76, " ungkap Darius Beda Daton.
