WahanaNews-NTT | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyampaikan bahwa pertanian harus menjadi tonggak peningkatan daya saing ekonomi rakyat pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Stefanus Sumandi, S.Fil yang juga adalah Ketua Fraksi dalam rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Penandatanganan MoU KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, Senin (08/08/2022).
Baca Juga:
Bupati Koltim: Pendistribusian Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran untuk Petani
Fraksi menyampaikan, terhadap arahan kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2023 berupa Peningkatan kerja sama investasi swasta, pemberdayaan masyarakat, penetapan SDM unggul dan kesehatan terjamin harus lebih realistis dan dapat dilaksanakan.
Dengan kemandirian pertanian dan peningkatan ekonomi petani, kita membangun pondasi yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.
Melihat kondisi pertanian Kabupaten Sikka saat ini menurut Fraksi, sistem dan usaha agribisnis paling sedikit mencakup lima (5) subsistem wirausaha pertanian yaitu;
Baca Juga:
Dorong Hilirisasi IKM Pertanian: Upaya Pemerintah Madiun untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pertama, mengembangkan wirausaha yang bergerak dalam lingkup subsistem agribisnis hulu yakni industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian.
Misalnya, usaha perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia mencakup pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dan industri agro-otomotif serta industri pendukungnya.
Untuk sektor hulu ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan di daerah ini, fraksi mendorong pemerintah memperbanyak usaha perbenihan untuk tumbuhan dengan mempermudah ijin usaha perbenihan.
