WahanaNews-NTT | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyampaikan bahwa pertanian harus menjadi tonggak peningkatan daya saing ekonomi rakyat pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Stefanus Sumandi, S.Fil yang juga adalah Ketua Fraksi dalam rapat Paripurna DPRD Sikka dengan agenda Penandatanganan MoU KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, Senin (08/08/2022).
Baca Juga:
Bupati Koltim: Pendistribusian Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran untuk Petani
Fraksi menyampaikan, terhadap arahan kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2023 berupa Peningkatan kerja sama investasi swasta, pemberdayaan masyarakat, penetapan SDM unggul dan kesehatan terjamin harus lebih realistis dan dapat dilaksanakan.
Dengan kemandirian pertanian dan peningkatan ekonomi petani, kita membangun pondasi yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.
Melihat kondisi pertanian Kabupaten Sikka saat ini menurut Fraksi, sistem dan usaha agribisnis paling sedikit mencakup lima (5) subsistem wirausaha pertanian yaitu;
Baca Juga:
Dorong Hilirisasi IKM Pertanian: Upaya Pemerintah Madiun untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pertama, mengembangkan wirausaha yang bergerak dalam lingkup subsistem agribisnis hulu yakni industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian.
Misalnya, usaha perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia mencakup pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dan industri agro-otomotif serta industri pendukungnya.
Untuk sektor hulu ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan di daerah ini, fraksi mendorong pemerintah memperbanyak usaha perbenihan untuk tumbuhan dengan mempermudah ijin usaha perbenihan.
Karena itu pula, langkah untuk sertifikasi bibit pala, kakao dan cengkeh di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sikka tahun 2022 menjadi langkah yang strategis.
Bersamaan dengan itu, Fraksi mendukung rencana pemerintah untuk mengembalikan Kabupaten Sikka sebagai Kabupaten Nyiur melambai dengan meningkatkan jumlah tanaman kelapa.
Anggaran 500 juta pada Dinas Pertanian masih terlalu kecil dibandingkan dengan efek peningkatan ekonomi petani melalui budidaya kelapa.
Berikut untuk pembibitan hewan pun demikian. Usaha inseminasi buatan untuk ternak babi yang direncanakan Dinas Pertanian perlu mendapat perhatian serius selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Sedangkan peralatan mesin, pemerintah perlu bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Maumere, Kampus Cristo Re Maumere dan PT. Langit Laut Biru milik Keuskupan Maumere untuk produksi mesin-mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan topografi wilayah Kabupaten Sikka.
Kedua, wirausaha dalam subsistem usaha tani yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Komoditas dimaksud adalah usaha tani tanaman pangan, tanaman obat-obatan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Untuk sektor perikanan sudah saatnya pemerintah perlu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan propinsi agar menjaga ekosistem laut kita.
Saat ini terjadi penangkapan ikan secara massal dengan indikasi pengiriman ikan dari Maumere ke luar daerah dengan jumlah yang besar pula. Namun ada yang kurang adalah, bagaimana menjaga ekosistem laut kita agar kita tidak kekurangan ikan suatu saat nanti.
Masih di sektor perikanan, fraksi mendukung penuh rencana dinas perikanan untuk pengembangan budidaya udang vaname.
Ketiga, mengembangkan wirausaha yang bergerak dalam subsistem pengolahan. Usaha ini bergerak dengan pengolahan hasil komoditas pertanian primer menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi.
Fraksi mendorong agar produksi cokelat Sikka ditingkatkan. Sejalan dengan itu, fraksi menyoroti hasil komoditas pertanian hortikultura meningkat setiap tahun namun hingga saat ini belum ada rencana untuk mengolah hasil pertanian yang melimpah ini.
Keempat, mengembangkan wirausaha yang bergerak dalam subsistem pemasaran yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan di dalam dan luar negeri.
Termasuk didalamnya distribusi komiditas dari sentra produksi ke konsumen, promosi dan informasi pasar. Terhadap subsistem pemasaran, fraksi berharap pemerintah dapat melakukan proteksi terhadap petani lokal.
Petani kita belum mampu bersaing secara bebas di pasar global. Akibatnya mereka terhimpit dengan harga komoditas pertanian yang murah meriah. Rencana pemerintah untuk bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asprindo) perlu segera direalisasikan.
Berikut Program Bela-Beli Sikka harus ada langkah konkrit dengan mengurangi pasokan komoditas pertanian dari luar daerah dengan kaulitas rendah yang dilelang dengan harga rendah pula.
Sementara produksi pertanian dalam daerah yang memakan biaya tinggi dengan kualitas bagus justru bertekuk lutut dihadapan dinamika pasar global itu.
Kelima, mengembangkan wirausaha dan perusahaan kecil, menengah, dan besar yang bergerak di subsistem jasa yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis hulu, susbsistem usaha tani dan subsistem agribisnis hilir.
Termasuk kedalam subsistem ini adalah, jasa pengkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
Fraksi mendorong peningkatan pemberian modal usaha petani melalui Koperasi. Fraksi pun mendorong pemerintah agar memfasilitasi modal usaha pertanian tanaman pangan.
Sementara itu, Program seperti TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi) perlu ditingkatkan. Pemberian modal usaha kepada petani melalui Bank NTT perlu dikembangkan juga untuk usaha pertanian lainnya.
Sekiranya modal usaha yang ditanamkan di Bank NTT perlu dimanfaatkan juga untuk peningkatan modal usaha bagi para petani, peternak dan nelayan.
Untuk pendidikan dan pelatihan, fraksi berharap negara mesti hadir melalui para penyuluh pertanian di lapangan. Untuk itu anggaran operasional untuk para penyuluh harus ditambahkan pada tahun 2023.
Sedangkan untuk mengatasi kesulitan pupuk saat ini, pemerintah dalam jangka panjang perlu merencanakan pelatihan petani untuk memproduksi pupuk organic dan pestisida nabati secara mandiri.
Bukan tidak mungkin kalau hal ini dilakukan secara massal dengan kegiatan pendampingan yang berkelanjutan akan memudahkan petani dalam mengolah lahan pertanian.
Belajar dari kabar media massa, diskusi di media sosial dan pertemuan empat mata dengan rakyat, Fraksi merasakan betul suasana batin rakyat saat ini.
Rakyat bisa saja kecewa ketika sektor pertanian dan layanan infrastruktur dasar belum mendapat perhatian serius dalam progres kerja di lapangan. Padahal kita ketahui, suasana batin yang kecewa itu menjadi lahan empuk bagi provokator.
Untuk itu, peningkatan usaha pertanian juga perlu didukung dengan infrastruktur yang baik pula. Keberadaan infrastruktur seperti jaringan air bersih, waduk, embung, jalan kabupaten, jalan desa, jaringan listrik tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tetapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan agribisnis. [frs]
