Setelah surat peringatan dari UNESCO itu diterbitkan, Itje mengatakan sudah banyak dialog yang terjadi antara UNESCO dan pemerintah Indonesia.
"Sudah banyak dialognya. [Hasilnya] Indonesia meminta mereka, mengundang mereka untuk hadir, untuk menyaksikan" kata Itje.
Baca Juga:
Israel Serbu Rafah, Sandera Hamas Warga Israel-Inggris Tewas
Dari kacamatanya, Itje menilai proyek pembangunan wisata di kawasan Taman Nasional Komodo sudah "aman".
"Yang membuat mereka mengiyakan ketika kami undang karena ada berita-berita dari media juga yang tidak semuanya mewakili secara keseluruhan apa yang terjadi di Pulau Komodo," ujar Itje.
Mengapa pemerintah dianggap tidak pernah memahami ancaman bagi habitat komodo?
Baca Juga:
Daftar Korban yang Meninggal Akibat Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang
Venan Haryanto, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace yang bertemu dengan asesor dari UNESCO dan IUCN pada Sabtu (5/3), mengatakan pertemuan tersebut sebagai respons dari isu-isu terkini di Taman Nasional Komodo yang pernah disuarakan warga dan beberapa organisasi peduli lingkungan melalui surat-surat kepada UNESCO.
Di depan UNESCO dan IUCN, Venan yang juga mengaku membawa suara masyarakat, mengatakan penolakannya terhadap proyek pembangunan pariwisata di Kawasan Taman Nasional Komodo.
"Ini bicara soal satu-satunya natural habitat satwa komodo yang tersisa di dunia karena itu kehadiran perusahaan yang membangun infrastruktur yang besar dan luas, ini berbahaya," kata Venan.