Ngada-NTT.WahanaNews.co| Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu atau yang akrab disapa Berni Dhey, membuka Forum Komunikasi Masyarakat Terkait Layanan Hukum Badan Usaha yang berlangsung di Kampus STIPER Flores Bajawa, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi utama bagi kemajuan badan usaha sekaligus menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing di Kabupaten Ngada.
Baca Juga:
KDMP Masih Tertatih, Wabup Berni Dhey Turun Tangan! Camat dan Kades Se-Ngada Dikumpulkan Kejar Target Pusat
Mengawali sambutannya, Berni Dhey menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum atas terselenggaranya forum yang dinilai sangat strategis bagi masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Andreas Hugo Parera beserta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas terselenggaranya forum yang sangat strategis ini. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan usaha," ujarnya.
Menurut Berni, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola yang dibangun. Ia menegaskan, Ngada memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, koperasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Baca Juga:
Bukan Sekadar Berangkat! Wabup Berni Dhey Kobarkan Misi PSN Ngada Taklukkan Panggung Nasional
"Potensi tersebut akan memberikan nilai tambah apabila didukung oleh badan usaha yang memiliki legalitas, tata kelola yang baik, dan kepastian hukum," tegasnya.
Ia menjelaskan, di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, legalitas tidak lagi dipandang sebagai sekadar syarat administratif.
Lebih dari itu, legalitas menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan, memperoleh perlindungan hukum, membuka akses pembiayaan, memperluas kemitraan usaha, hingga meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun regional.
Karena itu, Forum Komunikasi Masyarakat ini dinilai menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat mengenai berbagai layanan hukum yang disediakan Direktorat Jenderal AHU.