Ngada-NTT.WahanaNews.co| Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu atau yang akrab disapa Berni Dhey, membuka Forum Komunikasi Masyarakat Terkait Layanan Hukum Badan Usaha yang berlangsung di Kampus STIPER Flores Bajawa, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi utama bagi kemajuan badan usaha sekaligus menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing di Kabupaten Ngada.
Baca Juga:
KDMP Masih Tertatih, Wabup Berni Dhey Turun Tangan! Camat dan Kades Se-Ngada Dikumpulkan Kejar Target Pusat
Mengawali sambutannya, Berni Dhey menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum atas terselenggaranya forum yang dinilai sangat strategis bagi masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Andreas Hugo Parera beserta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas terselenggaranya forum yang sangat strategis ini. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan usaha," ujarnya.
Menurut Berni, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola yang dibangun. Ia menegaskan, Ngada memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, koperasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Baca Juga:
Bukan Sekadar Berangkat! Wabup Berni Dhey Kobarkan Misi PSN Ngada Taklukkan Panggung Nasional
"Potensi tersebut akan memberikan nilai tambah apabila didukung oleh badan usaha yang memiliki legalitas, tata kelola yang baik, dan kepastian hukum," tegasnya.
Ia menjelaskan, di tengah persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, legalitas tidak lagi dipandang sebagai sekadar syarat administratif.
Lebih dari itu, legalitas menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan, memperoleh perlindungan hukum, membuka akses pembiayaan, memperluas kemitraan usaha, hingga meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun regional.
Karena itu, Forum Komunikasi Masyarakat ini dinilai menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat mengenai berbagai layanan hukum yang disediakan Direktorat Jenderal AHU.
Dalam arahannya, Berni Dhey menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, kepastian hukum harus menjadi fondasi dalam setiap aktivitas badan usaha agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan memiliki daya tahan yang kuat.
Kedua, transformasi layanan hukum berbasis digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi hukum masyarakat sehingga kemudahan akses layanan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ketiga, layanan hukum yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemudahan akses, kepastian prosedur, transparansi, dan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Keempat, kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pelaku usaha harus terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Sementara yang kelima, forum komunikasi seperti ini harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata, sehingga berbagai masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan administrasi hukum.
"Forum ini bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi layanan hukum badan usaha, tetapi juga momentum memperkuat komitmen kita dalam membangun iklim usaha yang sehat, tertib, dan berdaya saing," katanya.
Di akhir sambutannya, Ketua DPC PKB Kabupaten Ngada itu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat UMKM, serta membangun tata kelola pemerintahan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Komitmen tersebut tentu membutuhkan dukungan seluruh pihak agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," pungkasnya. [frs]
