Karena menurut dia, baik jaringan PLN maupun ketersediaan bantuan listrik berupa Genset belum sesuai Standar pelayanan RS. " Prinsipnya kami dari DPRD selalu memberikan perhatian penuh terhadap pelayanan RS," ketus Denison Mooy.
Meskipun demikian, Denison juga mengaku bahwa pelaksanaan dan pengendalian manajerialnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas Kesehatan dan RS.
Baca Juga:
Soroti Judi Online di Kalangan ASN, Wagub Jabar Minta Ombudsman Perkuat Pengawasan dan Pembinaan
" Dari temuan Ombusman kami akan tindak lanjuti dengan memanggil dinas dan RS untuk memberikan penjelasan dan Rencana Tindak Lanjut," pungkas Deny Mooy Politisi Partai PDI Perjuangan ini.
Diberitakan sebelumnya, Tim Ombudsman NTT menemukan tiga hal yang selalu jadi keluhan pasien dan keluarga ketika mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Kabupaten Rote Ndao, Selasa (26/09/2023). Keluhan ini bahkan terjadi berulang-ulang kali.
Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menyebut tiga hal yang sering dikeluhkan pasien dan keluarga di Rumah Sakit (RS) tersebut adalah pertama; tidak tersedianya obat tertentu di apotik RS. Hal ini telah berlangsung lama sehingga pasien JKN/KIS terpaksa membeli obat dengan biaya sendiri di apotik lain di sekitar RS.
Baca Juga:
Wagub Jabar Prihatin, ASN Terlibat Judi Online dengan Transaksi Capai Rp800 Juta
Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton ketika mendatangi RSUD Rote Ndao beberapa waktu lalu. Foto: Rudi Mandala/WahanaNews.co.
Kedua lanjut Beda Daton, RS ini tidak bekerja sama dengan apotik penyangga/jejaring di luar RS guna melayani pasien yang obatnya belum tersedia di apotik RS.
