WahanaNews-NTT | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi memberikan dukungan penuh kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM NTT yang berniat mendirikan Pos Imigrasi pada sejumlah tempat di wilayah NTT.
Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS), saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kementerin Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marciana Domika Jone beserta jajarannya, Kamis (12/01/2023).
Baca Juga:
Informasikan Keberadaan WNA Tanpa Dokumen, Merci Jone Apresiasi Pemda Ngada
Saat itu Marciana Jone didampingi Kepala Bidang Inteligen dan Penindakan Keimigrasian : Christian Penna, Dody Cindur Mato selaku Kepala Seksi Lalu lintas Keimigrasian dan Fitra Izharry selaku Kepala Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi TPI I Kupang.
Kedatangan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya adalah untuk melaporkan pembangunan Pos Imigrasi Maritaing di Kabupaten Alor, Pelayanan Visa on Arrival di Bandara El Tari Kupang, Pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi pada tanggal 27 Januari 2023 mendatang, serta permohonan sebagai pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Bajawa, Kabupaten Ngada.
“Lewat kesempatan ini kami menyampaikan kepada Bapak Wagub bahwa beberapa bulan terakhir ini, banyak warga asing dari Fillipina yang berkunjung ke Ngada tanpa prosedur yang benar, sehingga ditemui tidak adanya dokumen keimigrasian. Disisi lain, hal ini juga yang mendorong kami membuka Pos Imigrasi di Ngada, sebagai upaya mencegah masuknya tenaga kerja non prosedural yang masuk ke kabupaten ini juga ke temapt-tempat lainnya di NTT," tutur Marciana Jone.
Baca Juga:
Beredar Kabar, Pemprov NTT Tidak Buka Formasi PPPK Tahun 2022
Terhadap berbagai upaya yang tengah dilakukan dan akan didirikannya Pos Imigrasi dalam waktu dekat, Wakil Gunernur NTT langsung memberikan respons positif kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT beserta jajarannya.
“Saya dan Bapak Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi NTT, tentunya sangat mendukung langkah bagus dan sangat baik ini. Kami pasti akan membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, agar berbagai rencana penting ini segera terealisasi secepatnya. Terima kasih Ibu Kakanwil atas berbagai upaya pendekatan pelayanan keimigrasian yang tengah dilakukan ini. Kami juga berharap adanya pembebasan visa bagi Warga Timor Leste yang ingin berkunjung ke Indonesia, khususnya ke NTT. Prosedur kepengurusannya juga akan kami bahas dengan pihak kementerian," ungkap Nae Soi.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pembebasan visa bagi warga RDTL yang ingin berkunjung ke NTT ini penting, demi untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara yang berbatasan daratan secara langsung. Dan hal ini juga menjadi permohonan dari Presiden RDTL, Ramos Horta.
