NTT.WahanaNews.co.Ngada- Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat memang cukup menantang bagi banyak daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pemerintahan menegaskan pentingnya kepala daerah melakukan pengawasan ketat terhadap belanja operasional daerah.
Baca Juga:
Pemda Ngada Sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun 2024
Ia mengingatkan bahwa pengalihan sebagian dana TKD senilai Rp 693 triliun menuntut daerah lebih selektif menggunakan anggaran, memastikan setiap rupiah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Belanja pegawai memang harus dibayar, tapi operasionalnya bisa dikorupsi, bisa di-mark-up. Itu yang harus diawasi,” tegas Tito dalam arahannya.
Selain menekankan efisiensi, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program-program strategis nasional senilai total Rp1.376 triliun, mulai dari revitalisasi sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, hingga penguatan lumbung pangan daerah.
Baca Juga:
Pemda Ngada Sampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun 2024
Arahan Mendagri itu tampaknya benar-benar diresapi oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena (RB) dan Bernadinus Dhey Ngebu (BDN). Alih-alih mengeluh soal berkurangnya ruang fiskal, RB-BDN justru bergerak cepat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkab Ngada intens melakukan audiensi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga para investor.
