NTT.WahanaNews.co.Ngada- Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat memang cukup menantang bagi banyak daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pemerintahan menegaskan pentingnya kepala daerah melakukan pengawasan ketat terhadap belanja operasional daerah.
Baca Juga:
175 PPPK Tahap II Terima SK, Bupati Ray Bena Ingatkan Agar Tak Terlena Euforia, Tunjukan Loyalitas serta Kinerja
Ia mengingatkan bahwa pengalihan sebagian dana TKD senilai Rp 693 triliun menuntut daerah lebih selektif menggunakan anggaran, memastikan setiap rupiah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Belanja pegawai memang harus dibayar, tapi operasionalnya bisa dikorupsi, bisa di-mark-up. Itu yang harus diawasi,” tegas Tito dalam arahannya.
Selain menekankan efisiensi, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program-program strategis nasional senilai total Rp1.376 triliun, mulai dari revitalisasi sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, hingga penguatan lumbung pangan daerah.
Baca Juga:
TMMD ke-126 di Ngada, Membangun Semangat Gotong Royong dan Kebersamaan
Arahan Mendagri itu tampaknya benar-benar diresapi oleh Bupati dan Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena (RB) dan Bernadinus Dhey Ngebu (BDN). Alih-alih mengeluh soal berkurangnya ruang fiskal, RB-BDN justru bergerak cepat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkab Ngada intens melakukan audiensi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga para investor.
Langkah ini menjadi strategi “jemput bola” agar implementasi visi dan misi kepemimpinan RB-BDN bisa terealisasi dengan baik sesuai janji-janji politik mereka.
“Kalau menunggu anggaran daerah, tentu tidak cukup. Tapi kalau kita aktif berkomunikasi dan menyodorkan data serta perencanaan yang jelas, pasti pihak-pihak yang diajak kerja sama akan percaya,” ungkap Ray Bena ketika menyerahkan secara simbolis insentif para RT di Kecamatan Golewa, Kamis (30/10/25).
Menurut dia, pendekatan ini bukan sekadar diplomasi politik, tetapi taktik pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Ray Bena menyadari, efisiensi bukan hanya soal memangkas pengeluaran, melainkan menata ulang prioritas agar setiap rupiah menghasilkan nilai pembangunan yang maksimal.
Ia mendorong aparatur di lingkungan Pemkab Ngada untuk mengubah pola pikir birokratis menjadi produktif dan kolaboratif.
“Kita ingin efisiensi yang visioner. Bukan berhenti karena dana terbatas, tapi justru mencari cara baru agar pembangunan tetap jalan. Pemerintah daerah harus lincah dan kreatif,” tegasnya.
Dalam konteks ini, kata Ray Bena “MURNI-KASIH” mulai menunjukkan bentuknya: kebijakan berbasis efisiensi, keberanian diplomasi, dan kemitraan strategis.
Kebijakan nasional yang menuntut efisiensi fiskal memang membawa tantangan tersendiri bagi Kabupaten Ngada. Namun di tangan RB-BDN, keterbatasan justru menjadi bahan bakar perubahan.
Lebih lanjut, Bupati yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngada ini membeberkan sejumlah program yang sudah dan bakal dieksekusi yang merupakan penjabaran dari 5 (lima) Misi sebagai bagian dari gebrakan MURNI KASIH dalam satu tahun masa jabatan.
Ray Bena menyebutkan pengadaan dan pembagian bibit tanaman dan sarana pertanian seperti; viber, kelapa genjah dan alsintan; pengadaan sarana perikanan; KUR versi daerah, berupa bantuan penguatan modal bagi UMKM.
Selanjutnya ada Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi Aparat Desa dan Masyarakat; BPJS Tenaga Kerja bagi Aparat Desa, Honorer dan pekerja rentan; penyediaan seragam dan beasiswa secara selektif bagi siswa SD dan SMP; fasilitas beasiswa mahasiswa; fasilitas mahasiswa magang ke Jepang; Revitalisasi sarana dan prasaran sekolah.
Selain yang dibeberkan, masih terdapat beberapa gebrakan lain yang sudah dan bakal dieksekusi dalam masa jabatan RB-BDN melalui gerakan MURNI KASIH ini.
Dengan arah baru ini ungkap Ray Bena, Ngada tidak hanya berusaha bertahan di tengah efisiensi, tetapi mulai menunjukkan kemampuan tumbuh dan beradaptasi secara cerdas.
Gerakan “MURNI KASIH” kini menjadi simbol perubahan cara pandang pembangunan daerah, bahwa kemandirian bisa lahir bukan dari banyaknya dana, tetapi dari strategi, kemauan, dan kepemimpinan yang berani menembus batas birokrasi, pungkasnya. [frs]
