WahanaNews-NTT | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sikka menyoroti lambatnya pekerjaan yang ditangani oleh Dinas PUPR Sikka yang anggaranya bersumber dari dana PEN.
Sorotan ini disampaikan dalam Paripurna Pemandangan Umum Fraksi tentang Pidato Pengantar Bupati Sikka terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, Selasa (06/09/2022) sekitar pukul 20.30 Wita di Maumere.
Baca Juga:
Jadi Pimpinan Sementara, Stef Sumandi: Kehadiran Anggota DPRD Saat Rapat dan Sidang Menjadi Suatu Keharusan
Dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Stefanus Sumandi ini menyoroti penyerapan anggaran dari Pos Belanja Daerah.
Menurut Stef Sumandi, ketersediaan anggaran pada Pos Belanja Daerah cukup untuk membiayai program dan kegiatan di daerah.
Namun, hingga bulan Agustus tahun 2022, penyerapan anggaran melalui belanja daerah baru mencapai Rp. 665.607.828.490,20 atau 48,72%.
Baca Juga:
Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal di Taput Tak Berfungsi
Hal ini lantas membuat Fraksi PDIP mempertanyakan adakah kesulitan yang paling prinsip dari keterlambatan ini.
Kata Stef Sumandi, pertanyaan ini terpaksa disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan ketika berkaca juga pada realisasi kegiatan yang bersumber dari dana PEN.
Suasana Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sikka, Selasa (06/09/2022).
Pekerjaan di lapangan sangat lambat, namun OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR tidak proaktif sama sekali. Kunjungan kerja DPRD sebulan terakhir membenarkan statemen ini.
"Kami bertanya langsung pada Pengawas lapangan dan para tukang. Adakah dinas PUPR Kabupaten Sikka memantau langsung pekerjaan-pekerjaan ini? Jawabannya pernah tetapi kami sudah lupa tanggalnya karena sudah lama sekali mereka tidak ke lokasi." ungkap Stef Sumandi.
Kondisi terkini lanjut Stef menuturkan ada beberapa pekerjaan yang sangat rendah progresnya. Para tukang sampai mengundurkan diri untuk tidak mau bekerja lagi karena ketiadaan material di lapangan.
Melihat kondisi ini, terbersit pertanyaan, apakah SDM kita di Kabupaten Sikka ini tidak siap mengelola anggaran yang besar, tambah Stef menanyakan.
Hemat Fraksi, siapapun Bupatinya dan seberapa besarpun anggaran yang didatangkan ke Kabupaten Sikka, sangat sulit untuk mensejahterakan rakyat.
Stef Sumandi pun mempertanyakan, terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang belum selesai sementara masa kontrak sudah selesai, apa kiat pemerintah untuk melanjutkan pekerjaan dimaksud.
Berikut lanjut dia, apakah tidak ada langkah tegas untuk memutus kontrak dengan kontraktor bersangkutan.
Apa kendala paling prinsip sehingga terus memperpanjang kontrak sementara secara de facto kita tahu bahwa kontraktor dimaksud dengan tahu dan mau tidak melanjutkan pekerjaan, pungkas Politisi PDI Perjuangan ini. [frs]
