Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua stakeholder untuk betul-betul terlibat oleh karena sumber daya ini unlimited, pembiayaan ini tidak terbatas.
“Kalau masyarakat siap 10 ribu Ha kita kerja 10 ribu, siap 20 ribu kita bisa kerjakan,” kata dia.
Baca Juga:
Beredar Kabar, Pemprov NTT Tidak Buka Formasi PPPK Tahun 2022
Terkait pasar, Kadis Pertanian Provinsi ini memastikan bahwa sudah disiapkan oleh off takernya. Karena itu, momentum ini kita jadikan sebagai jembatan untuk memasukan kebijakan pemerintah untuk bisa mengintervensi semua masyarakat yang punya kemampuan menanam jagung, agar bisa mendapat akses untuk berproduksi dengan kapasitas minimal 7 ton per hektar, pungkasnya.
Ia merincikan, dari hasil 7 ton tersebut jika harga jagung Rp ribu maka petani tersebut sudah bisa mendapatkan Rp 28 juta. Dikurangi dengan tanggung jawabnya ke Bank sekitar Rp 10 juta tersisa Rp 18 juta.
Dari Rp 18 juta ini, petani tersebut bisa kapitalisasi untuk memutar sekali lagi sekaligus menambah jumlah ternaknya.
Baca Juga:
Miris! Rumah Dibongkar, Warga Besipae NTT Tidur di Bawah Pohon
Sehingga ketahanan pangan tercukupi oleh karena ada produksi dan ketahanan ekonomi lebih panjang, oleh karena jagungnya habis tapi masih ada ternak. Sehingga dalam waktu 1 tahun tetap bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, urai Frederich Koli.
Lebih lanjut ia menggambarkan, instrument ini sekaligus bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dari 18 Juta dalam 1 hektar tersebut, jika dalam 1 KK itu ada 4 orang dan dibagi rata maka masing-masingnya mendapatkan penghasilan Rp. 4,5 juta untuk 3 bulan, jika dibagi dalam sebulan akan menjadi Rp. 1,5 juta.
Itu artinya kata Kadis, angka tersebut merupakan angka diatas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni, Rp 430 ribu. Apabila pendapatan dibawah Rp 430 ribu masuk kategori miskin. Dengan demikian lanjutnya, dalam waktu 100 hari persoalan kemiskinan dapat diselesaikan.
