Di Persimpangan Kemanusiaan dan Politik
Langkah KDM bisa dibaca sebagai tindakan cepat dan tegas seorang kepala daerah terhadap warganya. Namun, ia juga berpotensi menimbulkan friksi antarpemerintah daerah jika tidak dibarengi koordinasi formal dengan Pemkab Sikka dan aparat penegak hukum setempat.
Baca Juga:
Usai KDM Setop Izin Bangun Rumah di Jabar, Nusron Ingatkan Hal Ini
Apalagi, jika dugaan TPPO benar, maka ini bukan sekadar urusan pemulangan pekerja, melainkan perkara pidana lintas daerah yang membutuhkan keterlibatan aparat pusat.
Publik kini menanti: apakah kedatangan KDM akan menjadi momentum pembenahan sistemik, atau hanya berakhir pada aksi penjemputan yang simbolik?
Di Maumere, bukan hanya 13 nama yang menjadi sorotan. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi negara dalam melindungi warganya—tanpa tebang pilih, tanpa panggung politik.
Baca Juga:
KDM Apresiasi Bupati Karawang atas Rampungnya Pembebasan Lahan DAS Karangligar, Proyek Pengendalian Banjir Siap Dilaksanakan
