Langkah cepat Gubernur Jawa Barat, KDM, menuju Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mendadak mengguncang ruang publik. Melalui akun Instagram @dedimulyadi71, Minggu (22/2/2026), ia mengumumkan akan terbang langsung untuk menjemput 13 warga Jawa Barat yang bekerja sebagai Lady Companion (LC) di Eltras PUB dan diduga mengalami kekerasan serta pelecehan seksual.
“Selamat hari libur, selamat berpuasa bagi seluruh warga Jabar dan warga net. Kita mau perjalanan menuju Maumere untuk menjemput 13 warga Jabar yang mendapat dugaan kekerasan pelecehan seksual di Maumere,” ujar KDM dalam video tersebut.
Baca Juga:
Usai KDM Setop Izin Bangun Rumah di Jabar, Nusron Ingatkan Hal Ini
Ia menyebut para pekerja itu berasal dari Purwakarta, Cianjur, Kota Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Meski belum ada konfirmasi resmi soal jadwal kedatangan, rumor yang beredar menyebut KDM akan tiba di “Nian Sikka Tanah Alok” pada Senin (23/2/2026).
Namun, langkah ini tidak berdiri di ruang hampa. Di balik narasi penyelamatan, muncul pertanyaan yang lebih tajam: apakah ini murni respons kemanusiaan, atau ada irisan kepentingan politik yang tak terucap?
DPRD Sikka: Jangan Setengah Jalan
Baca Juga:
KDM Apresiasi Bupati Karawang atas Rampungnya Pembebasan Lahan DAS Karangligar, Proyek Pengendalian Banjir Siap Dilaksanakan
Kedatangan KDM justru memantik respons kritis dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sikka Fraksi PKB, Yoseph Karminto Eri.
Ia mengapresiasi niat KDM turun langsung ke Sikka. Namun, menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada 13 orang berpotensi menciptakan preseden yang parsial.
“Alangkah lebih baiknya KDM tidak hanya menjemput 13 LC itu, tetapi juga mengunjungi 34 PUB lainnya di Kabupaten Sikka untuk mengidentifikasi warga Jawa Barat yang bekerja di sana dan berdialog langsung dengan mereka,” tegasnya.
Data yang ia ungkap memperkeruh situasi. Di Eltras PUB sendiri, kata dia, masih terdapat 10 LC asal Jawa Barat yang tidak termasuk dalam daftar penjemputan.
“Tak ada efeknya jika hanya menjemput 13 orang. Harus ada pendataan menyeluruh dan audiensi langsung dengan warga Jabar yang bekerja sebagai LC di tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka,” tambahnya.
Pernyataan ini membuka ruang tafsir baru: jika benar ada puluhan warga Jawa Barat lain yang bekerja di lokasi serupa, mengapa hanya 13 yang dijemput? Apakah seleksi ini berbasis laporan resmi, tekanan publik, atau pertimbangan lain?
Eltras PUB, Dugaan Kekerasan, dan Bayang-Bayang TPPO
Kasus di Eltras PUB kini memasuki fase krusial. Dugaan kekerasan dan indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencuat, namun proses pembuktian masih berjalan.
Yoseph Karminto Eri mengingatkan agar isu TPPO tidak berhenti pada opini publik atau konsumsi media sosial.
“Kita mendukung proses hukum, tetapi dugaan TPPO harus dibuktikan di pengadilan agar diproses secara adil dan netral,” ujarnya.
Di sinilah letak tarik-menarik kepentingan itu. Di satu sisi, ada tekanan moral untuk melindungi warga daerah asal. Di sisi lain, ada kewenangan hukum dan kedaulatan daerah yang tak bisa dilangkahi oleh langkah simbolik semata.
Di Persimpangan Kemanusiaan dan Politik
Langkah KDM bisa dibaca sebagai tindakan cepat dan tegas seorang kepala daerah terhadap warganya. Namun, ia juga berpotensi menimbulkan friksi antarpemerintah daerah jika tidak dibarengi koordinasi formal dengan Pemkab Sikka dan aparat penegak hukum setempat.
Apalagi, jika dugaan TPPO benar, maka ini bukan sekadar urusan pemulangan pekerja, melainkan perkara pidana lintas daerah yang membutuhkan keterlibatan aparat pusat.
Publik kini menanti: apakah kedatangan KDM akan menjadi momentum pembenahan sistemik, atau hanya berakhir pada aksi penjemputan yang simbolik?
Di Maumere, bukan hanya 13 nama yang menjadi sorotan. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi negara dalam melindungi warganya—tanpa tebang pilih, tanpa panggung politik.
