Selain itu, BPOLBF juga telah melakukan identifikasi risiko bencana dan sumber daya kawasan, menerapkan manajemen, dan melakukan simulasi penanganan kedaruratan yang dapat terjadi di kawasan sehingga dapat menjadi inisiasi untuk mendukung implementasi SMKU.
Program BPOLBF, seperti webinar Desa Wisata beberapa waktu lalu juga mengangkat tema "Antisipasi Risiko Bencana di Desa Wisata". Hal ini dilakukan agar destinasi wisata di Labuan Bajo pada khususnya dan Floratama pada umumnya bisa menjadi destinasi yang tangguh dan tanggap bencana, bukan saja bencana alam tetapi juga bencana non alam seperti pandemi.
Baca Juga:
BPOLBF Perkuat SOP Keamanan Wisata Bahari dengan Koordinasi Otoritas Terkait
Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dan telah menyusun Tourism Safety and Security. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dibuatnya command centre. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa perlu ada yang menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung.
“Command Centre adalah sebuah sistem kontrol yang saling terintegrasi dengan menyajikan data dan informasi digital guna mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan CHSE. Command Centre perlu dibuat agar Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dapat menjamin keselamatan dan keamanan pengunjungnya. Di kantor BPOLBF sendiri telah disediakan satu ruangan khusus yang rencananya akan menjadi command centre,” ungkap Shana.
Asisten Deputi Ketahanan Bencana dan Pemanfaatan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Muksin menyampaikan bahwa langkah awal implementasi SMKU di KSPN Labuan Bajo adalah mengadakan gap analisis serta mengidentifikasi aktivitas utama usaha di KSPN Labuan Bajo guna mengetahui posisi usaha dan langkah yang perlu dilakukan selanjutnya dalam menerapkan SMKU sesuai dengan SNI ISO 2230 Manajemen Kelangsungan Bisnis. [jat]
