Ia bahkan menyebut implementasi program tersebut justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Program-program ini seharusnya dirancang dengan pendekatan yang lebih kontekstual. Masyarakat di daerah butuh solusi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya. Selain mengatasi stunting, program yang menyerap ratusan triliun rupiah itu seharusnya dinikmati secara inklusif dan berkeadilan."
Baca Juga:
Aparat penegak hukum diminta Tindak Kontraktor Pembangunan Oprit Jembatan Desa Teluk Kayu Putih kabuputen Tebo
Selain menyoroti program nasional, masyarakat mengangkat juga persoalan serius terkait nasib sekitar 9.000 tenaga PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terancam dirumahkan.
Menanggapi hal itu, Paulus Lobo meyakinkan bahwa DPRD Provinsi NTT akan senantiasa mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bersama para Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk meninjau kembali Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) agar tidak diberlakukan sama pada semua Provinsi tetapi membedakannya sesuai kondisi daerah.
Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan positif bagi kemandirian fikal daerah dan memaksimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah namun serentak berpotensi menambah angka pengangguran dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Rangkum Aspirasi Hasil Reses, Faisal Sebut Infratruktur Masih Jadi ’PR’ Besar
“Karena itu Pemerintah Daerah perlu mencari skema alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui peningkatan target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi sebesar 2,8 Triliun pada tahun 2026 ini,” tambah dia.
Peningkatan PAD kata Polce Lobo, menjadi salah satu solusi strategis agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meminimalisir terjadinya kehilangan pekerjaan bagi PPPK. Upaya ini sedang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang tentunya didukung oleh DPRD Provinsi NTT, ujarnya.
Dia berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya di NTT, sehingga setiap kebijakan publik yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
