Keempat, legal standing Masyarakat Adat/ Suku Soge dan Masyarakat Adat/Suku Goban tidak ditemukan Dasar Hukum eksistensinya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia umumnya, Provinsi NTT maupun Kabupaten Sikka khususnya.
Oleh karena itu tutur Marianus Laka, tindak pidana yang dilakukan oleh kedelapan oknum warga masyarakat tersebut merupakan tindak pidana pribadi perorangan yang dilaksanakan secara bergerombol.
Baca Juga:
Pemkab Sikka Ajukan Penetapan Tanah Eks HGU Nangahale jadii Tanah Cadangan Umum Negara
Minta Kapolri Menolak Permintaan Pengadu
Terhadap surat pengaduan dari kelompok yang menamakan diri “Masyarakat Adat Suku Soge dan Goban/ Penasehat Hukumnya, Marianus Laka selaku Ketua Tim Kuasa Hukum PT KRISRAMA meminta kepada Kapolri untuk menolak permintaan pengadu/tim penasehat hukum pengadu.
Baca Juga:
Pengurus KUD Plasma PT. Laot Bangko Surati Komisi B DPRK Subulussalam
Ia juga meminta kepada semua pihak lainnya yang menerima pengaduan dimaksud agar membaca dan mendengarkan penjelasan dari pihak PT KRISRAMA dan tidak bereaksi berlebihan atas pengaduan tersebut. [frs]
