Namun saat ini kami menilai upaya atau tekanan dari pusat terhadap desakan tim advokasi tidak memberi dampak bagi penyelesaian kasus perdagangan orang di Sikka.
Pub-pub masih dibuka, dari 3 (tiga) pelaku baru 2 (dua) pelaku yakni Pemilik Pub Sasari dan Bintang serta pemilik Pub Libra yang sudah dan sedang dalam proses hukum sementara satu pelaku yakni pemilik Pub Triple Nine masih aman-aman saja. Apa yang istimewah dari satu pelaku ini ?
Baca Juga:
Warga Desa Siborongborong II, Gelar Berbagai Perlombaan dan Hiburan di HUT Ke-77 RI
Mestinya prinsip equality before the law berlaku dalam pemrosesan tiga pelaku ini, bukan dengan cara tebang pilih.
Hal ini menunjukan katidakseriusan aparat penegak hukum (Polisi) tidak serius dalam menangani kasus perdagangan 17 anak di Sikka.
Dampak dari ketidakseriusan penanganan kasus ini akan menyuburkan trafficking di Sikka dan pembukaan usaha tempat hiburan malam yang tidak peduli terhadap penegakan HAM akan semakin berjamuran.
Baca Juga:
Peringati HUT RI ke-77, Pegawai PLN Gotong Royong Bantu Biaya Sambung Listrik Gratis ke 630 Keluarga di Papua dan Papua Barat
Dari catatan kecil ini, kami ingin menegaskan bahwa Negara yang kita cintai ini, yang kini berusia ke 77 tahun dalam kemerdekaannya, memiliki banyak aspek kehidupan yang telah berkembang dalam rezim Presiden Joko Widodo tetapi khusus dalam aspek penegakan hukum di daerah masih lemah dan terlilit dalam berbagai kepentingan.
Lemahnya penegakan hukum ini berdampak pada tumbuh suburnya kejahatan dan tidak ada efek jerah bagi pelaku. Indonesia adalah Negara hukum.
Untuk menjamin hak warga Negara dan ketertiban dalam masyarakat, maka disusunlah berbagai regulasi untuk memberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
