Dengan situasi ini, ALPERKLINAS meminta agar pemerintah pusat, PLN, dan lembaga terkait segera duduk bersama untuk menyusun kebijakan yang lebih ketat.
“Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlarut-larut. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat luas,” tuturnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dukung Penggunaan Produk Nasional Kelistrikan Standar dan Ramah Lingkungan untuk Tingkatkan TKDN
Menurutnya, masalah ini jadi pengingat penting bahwa pengelolaan listrik dan tata kelola hutan harus berjalan beriringan.
"Tanpa regulasi yang tegas, kasus serupa akan terus terjadi, membahayakan kelestarian hutan sekaligus melemahkan upaya pemberantasan bangunan ilegal," tutup Tohom.
[Redaktur: Frans Dhena]
