NTT.WahanaNews.co-Ngada| Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ngada, Paskalis Paskalis Wale Bai mengungkapkan Bimtek bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat Kabupaten Ngada belum dapat dilakukan lantaran tidak memiliki anggaran.
Namun, Paskalis memastikan menunggu perubahan.
Baca Juga:
Kemenhub Genjot SDM Transportasi Air Lewat Pelatihan Pemeriksaan SPM
Hal ini menjadi salah satu alasan belum beroperasinya sejumlah KDMP di Kabupaten Ngada, padahal ini merupakan Program Nasional.
“Alasan mengapa KDMP di Ngada belum bisa beroperasi sepenuhnya karena Dinas tidak memiliki anggaran untuk bimtek pengurus dan pengawas,” ujar Paskalis ketika dihubungi melalui telepon kepada media ini, Senin (10/8/25).
Ia menilai, sebagian besar pengurus dan pengawas yang sudah terbentuk saat ini ibarat “terjun bebas” karena tak memiliki pengetahuan tentang koperasi.
Baca Juga:
Dari Musyawarah Desa hingga Peran Presiden: Proses Lahirnya Kopdes Merah Putih
Kendati demikian, Paskalis menyampaikan bahwa, pihaknya tetap memberi ruang kepada pengurus KDMP memproses sejumlah persyaratan administrasi untuk pembukaan rekening bank.
Persyaratan itu antara lain, sebut Paskalis, NIB (Nomor Ijin Berusaha), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan NIK (Nomor Induk Koperasi).
Untuk itu, Paskalis berharap usulan dalam perubahan nanti bisa diakomodir, sehingga bimtek ini dapat segera dilaksanakan.
Terpisah, Ketua DPRD Ngada, Romilis Juji ketika dikonfirmasi terkait adanya usulan perubahan anggaran tersebut menyatakan pihaknya selaku lembaga DPRD mendukung sepenuhnya.
Apalagi kata Romi Juji, KDMP merupakan salah satu program strategis Pemerintah Pusat, sembari berharap, program ini bisa segera dilaksanakan.
Senda dengan Romi Juji, Wakil Ketua DPRD Ngada, Jois Jawa mengatakan, kalau mendesak untuk dilaksanakan tentunya Lembaga DPRD mendukung sesuai dengan kewenangan yang ada.
Mesti demikian tutur Jois, Lembaga DPRD belum mendapatkan penjelasan secara Komperhenship dari Pemerintah soal Koperasi Merah Putih.
Berkaitan dengan Perencanaan Anggaran lanjut Jois sejatinya itu adalah domainnya pemerintah. “Kalau perencanaan sudah oke sesuai tahapannya sampai di lembaga DPRD tentunya akan kami bahas dan dikaji seberapa urgen untuk kepentingan masyarakat,” ketus dia. [frs]
