Ngada-NTT.WahanaNews.co| Penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus dikebut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Ngada menggelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat di Bajawa, Sabtu (22/8/2026), guna memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Gubernur NTT, Bupati Ngada, Wakil Bupati Ngada, Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Baca Juga:
Demi SDM Hebat, Gubernur NTT Pastikan Siap Naikan Tensi Pendidikan, Para Ketua Osis Nyatakan Sikap
Pertemuan itu membahas kondisi terkini pascagempa sekaligus langkah percepatan penanggulangan bencana, mulai dari penyaluran bantuan, penanganan pengungsi, layanan kesehatan, ketersediaan pangan hingga pendataan kerusakan rumah warga dan fasilitas lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Ngada, Raymundus Bena memaparkan kondisi daerah pascagempa yang dampaknya dirasakan di seluruh 12 kecamatan.
Baca Juga:
Zaman Kian Maju, Kualitas Pendidikan Belum Memuaskan, Gubernur NTT Tegaskan Perbaiki Sistem
Kecamatan Riung menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah, namun kerusakan akibat gempa juga tersebar luas di berbagai wilayah Kabupaten Ngada.
Bupati menjelaskan, pada awal kejadian gempa, gangguan listrik dan jaringan komunikasi sempat berlangsung kurang lebih tiga hari.
Kondisi tersebut mulai berangsur normal pada hari keempat sehingga koordinasi lintas sektor serta pelayanan kepada masyarakat terdampak kembali diperkuat.
Untuk menangani warga terdampak, pemerintah telah mendirikan sejumlah titik pengungsian dan posko tanggap darurat. Selain posko yang dibangun pemerintah, masyarakat di sejumlah desa juga secara mandiri mendirikan tempat pengungsian.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kerusakan rumah warga, termasuk rumah adat yang memiliki nilai budaya, sosial dan historis tinggi bagi masyarakat Ngada.
Penanganan rumah adat, menurut Bupati, membutuhkan perhatian khusus karena proses pembangunan maupun pemulihannya tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti bangunan biasa.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan bencana harus berpijak pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Ia mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngada sejak awal masa tanggap darurat.
“Langkah-langkah yang dilakukan Pemda Ngada sudah sangat maksimal,” ujar Gubernur NTT.
Gubernur berharap seluruh bantuan, baik dari pemerintah maupun berbagai pihak lainnya, dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak.
Terkait kebutuhan pangan, khususnya beras, masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan beras selama masa tanggap darurat.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau atau masyarakat yang belum memperoleh bantuan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan agar kebutuhan pokok dapat terlebih dahulu diperoleh melalui toko-toko sembako setempat. Selanjutnya, pembayaran akan dilakukan pemerintah paling lambat dalam waktu dua hari.
Dalam bidang kesehatan, Gubernur meminta seluruh kondisi masyarakat terdampak terus dipantau. Warga yang membutuhkan penanganan medis harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
Apabila fasilitas kesehatan di Riung maupun wilayah sekitarnya tidak mampu menangani kondisi tertentu, pemerintah akan menyiapkan alternatif evakuasi medis menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo.
“Untuk urusan kesehatan, tolong dicek dan dibawa ke rumah sakit. Kita harus terus memantau kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kerusakan rumah, Gubernur menekankan pentingnya pendataan secara menyeluruh. Data tersebut akan menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Perbaikan rumah akan dilakukan setelah kondisi kegempaan dan masa darurat berakhir. Sementara untuk rumah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, pemerintah daerah didorong mengusulkan pembangunan hunian sementara atau huntara melalui Kementerian Perumahan sebagai solusi bagi warga sebelum pembangunan maupun perbaikan rumah permanen dilakukan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Kecamatan Riung yang mengalami kerusakan cukup parah. Gubernur meminta seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut diidentifikasi secara menyeluruh agar menjadi dasar penanganan, pembangunan dan penataan kembali wilayah ke depan.
Menurutnya, kekuatan utama pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan pemerintah pusat terletak pada kualitas dan validitas data yang disampaikan.
“Satu-satunya cara kita meyakinkan pemerintah pusat adalah dengan data yang akurat dan riil,” ungkapnya.
Karena itu, Gubernur meminta proses pendataan dan penyusunan usulan bantuan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Ngada, agar seluruh data dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Ngada segera mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penanganan bencana.
Anggaran daerah dinilai penting sebagai langkah antisipasi apabila tidak seluruh rencana dan usulan bantuan yang diajukan kepada pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Ngada, DPRD, TNI-Polri, Forkopimda dan seluruh perangkat daerah.
Dengan koordinasi yang semakin diperkuat serta pendataan yang terus dimutakhirkan, pemerintah berharap penanganan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan, terutama bagi warga di wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah. [frs]
