WahanaNews-NTT | Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa sejauh ini Sikka dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak masih sebatas sebuah jargon yang belum implementatif.
Sebab menurut Fraksi Gerindra, keseriusan dalam mengembangkan program dan kegiatan yang mampu menunjang spirit Kabupaten Layak Anak sama sekali belum dimiliki.
Baca Juga:
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Bambang Kristiono Meninggal Dunia Saat Kunker ke Makassar
Hal ini disampaikan Fraksi Gerindra dalam Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Selasa (27/09/2022) malam.
Menurut catatan Fraksi Gerindra bahwa, beberapa hari terakhir ini muncul peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua bertanya-tanya apakah benar sudah sesuai Kabupaten Sikka disebut sabagai Kabupaten Layak Anak?
Faktanya lanjut Fraksi menuturkan, tidak hanya menjadi korban kekerasan, bahkan anak juga menjadi pelaku utama dari kekerasan itu sendiri.
Baca Juga:
Jalur Conggeang Sumedang Rusak karena Proyek Tol Cisumdawu, Ini Kata Fraksi Gerindra
Catatan-catatan buruk ini seolah ingin menggugat manfaat apa yang bisa didapatkan dari Kabupaten Layak Anak ini, ketus Fraksi.
Meski demikian, menurut Fraksi Gerindra hal ini bisa menjadi indikator yang sangat akurat untuk mendeskripsikan secara paripurna Visi “Sikka Bahagia Tahun 2023”.
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, kepada Dinas PKO Kabupaten Sikka, Fraksi Gerindra meminta agar sebelum mengeluarkan rekomendasi pendirian sekolah baru, terlebih dahulu melakukan survey dan kajian yang cermat serta komprehensif, sehingga tidak membuat sekolah itu mubazir disebabkan tidak ada siswa. Ataupun jika ada siswa jumlahnya dibawah 50 orang.
Terhadap ini, Fraksi mencontohkan, di SDN Pangabatang dengan komposisi Guru ASN 5 orang dan guru honorer 3 orang, sementara siswanya 47 orang.
Faktor utama menurunnya jumlah siswa, sebut Fraksi Gerindra adalah karena di tempat yang sama juga diizinkan pendirian Madrasah setingkat SD yang juga jumlah siswanya hampir sama. “Inikan merencanakan sesuatu yang mubazir.” ketus Fraksi.
Lebih lanjut Fraksi Gerindra juga menghimbau pemerintah melalui Dinas terkait untuk menganggarkan pembangunan turap pengaman pantai dari SDN Kojadoi sampai dengan SMP Negeri 4 Maumere yang wilayahnya terancam oleh bencana abrasi dari tahun ke tahun.
Masih tentang SMP Negeri 4 Maumere yang berlokasi di Kojadoi, saat ini hanya memiliki dua (2) orang guru ASN. Karena itu Fraksi Gerindra minta perhatian pemerintah terkait ketersediaan tenaga pengajar ini, sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar di sekolah. [frs]
