Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp 25 juta hingga Rp 45 juta per KK.
“Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik,” tambah Evy.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Evy menjelaskan saat ini rasio desa berlistrik PLN baru mencapai 90,78 persen. Di mana rata rata wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua rasio desa berlistrik masih di bawah 80 persen.
Total investasi untuk bisa mengebut target 100 persen desa berlistrik PLN perlu Rp 18 trilun.
Untuk itu, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp 10 triliun pada 2023. Alokasi ini, Evy merinci akan dialokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
Pada tahun 2024, PT PLN akan kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp 8 triliun untuk sisa mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen.
Harapannya, dengan upaya ini rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik bisa mencapai target sebelum 2025.
