WahanaNews-NTT | Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menilai, sikap pemerintah terhadap persoalan guru honorer tampak netral. Dia tidak melihat sikap mengafirmasi atau berpihak pada guru honorer.
"Saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita," katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11).
Baca Juga:
Pantas Anggota DPR Ngamuk ke Nadiem, Ternyata 17 Sekolah di NTT Mangkrak 2 Tahun
Dia melihat hal tersebut dari kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang berlindung dari narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas. Sehingga regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer.
"Itu saya rasakan betul dari kebijakan mas Nadiem. Sering kali mas Nadiem dengan di balik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas," ujarnya.
"Resikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2," tegas politikus PKB ini.
Baca Juga:
Meledak-ledak Saat Semprot Mendikbud Nadiem, Inilah Profil Anggota DPR Anita Jacoba
Huda mengungkapkan, sudah seharusnya guru-guru yang mengabdi lama dan senior diangkat menjadi ASN. Sebab saat ini terlihat kurang diapresiasi oleh Kemendikbud.
"Komisi X minta afirmasi yang sudah K2, yang sudah pengabdian lama, umur sudah senior tidak diapresiasi oleh Kemendikbud Ristek baru di akhir-akhir ketika kita minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan penambahan nilai afirmasi baru akhirnya direspon oleh kemendikbud. itu juga tidak seberapa," terangnya.
Melihat dari seleksi tahap pertama, kontennya terlalu tinggi bagi guru-guru senior. Apalagi mereka dihadapkan dengan para guru lulusan baru. Sebab itu Kemendikbud sejak awal paradigmanya tidak mengafirmasi para guru-guru honorer.
"Jadi sejak awal paradigma pemerintah sudah tidak pas karena semangatnya tidak mengafirmasi dan tidak berpihak resikonya semua kebijakannya," tutup Huda. [dny]
