Sementara itu, tokoh perempuan adat, Hermina Mawa menginginkan Pemda Nagekeo terlibat dalam dialog. "Saya bertemu Pak Bupati, tetapi Bupati bilang mama pulang, pembangunan jalan terus," terangnya.
Hal senada disampaikan oleh Servas Paga dari Lambo. Menurutnya semua pihak harus kritis terhadap diri sendiri baik itu masyarakat adat maupun negara.
Baca Juga:
Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Distik Konda, LP3BH Manokwari Apresiasi Bupati Sorong Selatan
Dirinya mendesak Pemda Nagekeo agar turut berperan.
"Pemda sampai saat ini belum pernah ambil bagian terhadap saudara-saudara saya bagaimana relokasi terhadap mereka. Sementara, saudara-saudara mau kemana? Di situ orang punya, di sana orang punya, mereka mau kemana?" tegasnya.
Diskusi tersebut dihadiri oleh masyarakat adat terdampak pembangunan waduk.
Baca Juga:
Pemkab Sorong Selatan Resmi Mengakui Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Distik Konda
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Wakil Ketua Komnas HAM, Munafrizal Manan, Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, dan Ditjen KMA Dirjen Kebudayaan, Syamsul Hadi. Pembicara lainnya adalah Deputi II PB AMAN, Erasmus Cahyadi, dan aktifis perempuan asal Flores, Selviana Yolanda serta Kabid Propam Polda NTT, Dominicus Savio Yempormase.
Selain menyepakati adanya dialog, masyarakat adat juga memutuskan apa yang akan dibahas dan siapa saja yang harus dilibatkan.
Ada tiga pihak yang akan menjadi mediator yakni Komnas HAM, Ditjen KMA Dirjen Kebudayaan dan Ombudsman.
