WahanaNews-NTT | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sikka menggelar kegiatan Media Gathering Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD dan DPRD di Budi Sun Resort, Sabtu (20/05/2023).
Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sikka, Harun Rasyid mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu tugas Bawaslu sebagai bagian dari pengawas partisipatif.
Baca Juga:
100 Hari Kerja Menteri AHY, Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Bagi Harun, Pemilu 2024 bukanlah hal baru, namun sangat dibutuhkan peran masyarakat terlebih khusus media selaku jurnalis berkaitan dengan bagaimana membantu pelaksanaan tugas pengawasan dari Bawaslu.
Harun mengakui, kurangnya personal dalam melakukan pengawasan lah yang membuat pihaknya butuh adanya pengawas partisipatif dari beberapa komponen masyarakat, termasuk media itu sendiri. Sehingga menurut Harun Rasyid, media memiliki posisi yang sangat penting.
Sejumlah Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Sikka ketika menghadiri kegiatan Media Gathering Bawaslu Sikka (Foto: Frans Dhena)
Baca Juga:
Lewat Media Gathering, Siloam Hospitals Bekasi Timur Beri Edukasi Penanganan 'Nyeri'
Lebih lanjut Harunenjelaskan tentang bagaimana jika Pemilu itu terjadi tanpa pengawasan. Ia menilai, jika pemilu dilakukan tanpa pengawasan maka sudah jelas akan terjadi berbagai macam pelanggaran seperti, manipulasi suara, hilangnya hak suara, lalu penyelenggara berbuat seenaknya dalam proses pemutakhiran data pemilih.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih sering terjadi karena tidak ada yang memantau. Maka bagi Harun negara yang sehat adalah negara yang memiliki oposisi. Meski demikian dirinya menampik bahwa Bawaslu bukan menjadi oposisi dari KPU namun lebih sebagai Agent Of Control, tandas Harun Rasyid.
Harun pun menegaskan bahwa, tugas Bawaslu adalah bagaimana memastikan Komisi Pemilihan Umum melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Harun berharap agar dengan adanya kegiatan Media Gathering ini, seluruh proses dan tahapan pemilu 2024 menjadi tugas bersama dalam melakukan pengawasan demi meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi. [frs]
