Baca Juga:
Tanggapi Reaksi Emosional Bupati Sikka, Fraksi Golkar Sebut Sebagai Sensasi Politik Yang Sangat Memalukan di Akhir Masa Jabatan
WahanaNews-NTT | Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka melalui Ketua Fraksinya, Antonius Hendrikus Rebu yang akrab disapa Hengki Rebu, meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka untuk meminta maaf kepada Lembaga DPRD, karena beberapa rekomendasi DPRD terkait proyek dari Dana PEN yang tidak dilaksanakan.
Pasalnya, ada beberapa proyek yang bersumber dari dana PEN belum selesai dikerjakan. Fraksi Golkar bahkan mengkritisi Pidato Pimpinan DPRD yang meminta maaf akibat belum selesainya beberapa proyek tersebut.
" Setelah mengikuti jalannya sidang paripurna kemarin yang pertama -tama ingin Fraksi Partai Golkar soroti adalah pidato saudara ketua DPRD yang dibacakan oleh salah satu wakil ketua yang terhormat Yosef Karmianto Eri,S.Fil., yang isinya permintaan maaf lembaga DPRD terhadap proyek-proyek yang bersumber dari dana PEN yang belum selesai dikerjakan dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat," jelas Hengki Rebu saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi, Selasa (05/09/23).
Baca Juga:
Soal Pj Bupati Sumedang, Golkar Akan Kerahkan Kekuatan Politiknya
Hengki menuturkan, hemat Fraksi Partai Golkar, orang yang menyusun pidato ini tidak mengerti dan tidak paham tupoksi DPRD dan pemerintah.
Hengki menjelaskan, merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat 1 disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controlling.
Terkait dengan semua kegiatan yang bersumber dari dana PEN, lanjut Hengki, DPRD Kabupaten Sikka sudah melaksanakan tugasnya.
DPRD sudah membahas dan menetapkan perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana PEN beserta anggarannya yang termuat dalam perda APBD dan sudah mengawasi kegiatan di lapangan sesuai dengan agenda yang ditetapkan DPRD, tandas dia.
Menurut Fraksi Golkar, Fungsi Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk turun ke lapangan, melihat langung progres pekerjaannya dan memanggil pemerintah dalam hal ini OPD terkait dan memberikan masukan serta merekomendasikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan untuk ditindaklanjuti pemerintah supaya pekerjaan-pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya dan bisa dimanfaatkan masyarakat, pungkasnya.
Sementara itu pelaksana dilapangan adalah pemerintah. Harusnya tegas Hengki, yang melakukan permintaan maaf itu adalah pemerintah, yang tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi DPRD.
"Perlu di ingat bahwa bentuk pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan mengikuti jadwal yang sudah disepakati bersama pemerintah dalam rapat Badan Musyawarah bukan seperti konsultan pengawas yang hampir setiap hari berada di lapangan." tegas dia. [frs]