Langkah reformasi pupuk nasional menjadi salah satu bukti konkret sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Dengan tata kelola yang semakin efisien dan transparan, sektor pertanian kini menatap masa depan yang lebih produktif dan berdaulat.
Jakarta, 20 Oktober 2025 WN – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pertanian Indonesia mencatat tonggak penting dalam sejarahnya. PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah menuju swasembada pangan berkelanjutan, lewat reformasi besar-besaran di tata kelola pupuk nasional.
Baca Juga:
Ada Transaksi Misterius Pupuk Indonesia Hampir Rp8 Triliun, KPK Diminta Bergerak Cepat
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa berbagai capaian ini tak lepas dari dukungan penuh pemerintah.
> “Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan nyata. Berbagai langkah strategis yang diambil pemerintah menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional,” ujar Rahmad di Jakarta.
Salah satu reformasi paling signifikan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola pupuk subsidi. Dua regulasi ini secara berani memangkas 145 aturan lama, menyederhanakan rantai distribusi, dan mempercepat akses pupuk bagi petani.
Baca Juga:
Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pupuk Tetap Aman Selama Ramadan 2025
Kini, distribusi pupuk subsidi dilakukan melalui empat titik serah utama: pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Mekanisme ini dinilai lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
> “Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan pemerintah yang telah menghadirkan tata kelola distribusi pupuk yang lebih efisien dan berkeadilan bagi petani. Kami akan terus mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten dan bertanggung jawab,” kata Rahmad.
Rekor Baru: Penyaluran Pupuk Subsidi Dimulai Tepat 1 Januari 2025
Kebijakan baru tersebut membuahkan hasil konkret. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi bisa dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2025 — langkah yang sangat krusial agar petani memperoleh pupuk saat dibutuhkan, terutama di musim tanam.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi, atau 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dan bahkan melonjak 23% dibandingkan tahun 2023.
Dukung Visi Swasembada dan Ekspor Pangan
Perbaikan sistem pupuk ini berkontribusi langsung pada meningkatnya produktivitas pertanian nasional. Dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Presiden Prabowo bahkan menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru, ketika Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Pupuk Indonesia memastikan komitmennya tidak berhenti pada penyaluran pupuk tepat sasaran. Perusahaan juga fokus menjaga ketersediaan stok hingga tingkat pengecer, agar petani mudah menebus pupuk kapan pun dibutuhkan.
“Pupuk Indonesia akan terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, dengan memastikan ketersediaan pupuk berkualitas bagi seluruh petani Indonesia,” tutup Rahmad.
