WahanaNews-Labuanbajo | Viral video menyebutkan tamu atau wisatawan diterlantarkan di Labuan Bajo oleh agen travel yang diposting akun instagram labuanbajo_info.
Caption video itu tertulis “Kasihan tamunya sudah bayar lunas tapi diterlantarkan, tetapi kasihan juga dengan yang punya perahu kalau belum dilunaskan oleh travel agent dan tidak ada jaminan akan dilunasi. Serba salah.”
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Tuan Rumah, Ini Arti dan Makna Logo Resmi HPN 2025
Bahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata secara tegas mengeluarkan surat teguran keras kepada Cakrawala Agen Travel. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut.
Dalam surat itu, Dinas Pariwisata membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh agen travel asal Bogor itu. Diketahui, Cakrawala Traveller belum memiliki izin usaha di bidang pariwisata sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu Cakrawala Traveller dilarang untuk menjual paket perjalanan wisata ke seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, sampai ada izin usaha.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Cakrawala Traveller juga diminta untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada publik, tamu atau wisatawan atas kejadian viral di media sosial dan pernyataan untuk tidak mengulang lagi kejadian tersebut.
ASITA NTT menyebutkan, kejadian seperti ini sudah sering terjadi sejak lama. Namun kurangnya penertiban dan ketegasan dari pemerintah daerah, sehingga semakin merajalela.
"Ya, memang kita prihatin dengan keadaan tersebut. Fenomena ini sebenarnya sudah lama berlangsung dan cukup sering terjadi. Sekali lagi disini perlu adanya pernanganan bersama antara pelaku pariwisata, atau asosiasi dengan pemkab setempat," ungkap Ketua ASITA NTT, Abed Frans, Kamis (13/1).
Menurut Abed Frans, pelaku tidak dapat bekerja sendiri jika pemerintah kabupaten setempat juga tidak aktif dalam penertiban terhadap agen-agen liar atau bahkan fiktif.
"Sebaliknya pemerintah kabupaten pun sebenarnya tidak dapat melakukan penertiban sendiri, karena data-data agent atau pemandu-pemandu yang resmi ada pada asosiasi, maupun industri pariwisata masing-masing," jelasnya. [rda]
