WahanaNews-Labuanbajo | Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan sektor pariwisata di daerah itu sudah kembali normal.
Hal tersebut disampaikan Owner Sentra Tenun Ikan ForLaVivanN, Wati Ontong saat ditemui, Jumat 12 Agustus 2022.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Puji Kontribusi BUMN dalam Mendukung Pelaku UMKM
"Secara umum sudah lancar, penjualan produk UMKM kami lancar," katanya.
Waty Ontong mengakui, usaha tenun dan sovenir miliknya sepi saat gelombang protes penetapan tarif paket wisata ke Taman Nasional Komodo.
Namun demikian, seiring waktu berjalan, aktivitas pariwisata kembali normal karena tingginya kunjungan wisatawan dan adanya ivent di Labuan Bajo.
Baca Juga:
Panen Hadiah Simpedes BRI Bagi Pelaku UMKM
"Penjualan sebenarnya tergantung mitra dan relasi kita, tapi saat demo satu minggu itu kami terdampak. Saat ini pokoknya kalau sudah ada kegiatan seperti sekarang ini aman," katanya.
Pihaknya berharap, sektor pariwisata di Labuan Bajo selalu normal, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk UMKM di daerah itu.
"Kami harap ivent selalu ada, bila perlu terjadwal sehingga jadi ivent tahunan yang banyak mendatangkan orang ke Labuan Bajo," katanya.
Sebelumnya, pariwisata Labuan Bajo sempat terganggu karena protes sejumlah pelaku pariwisata yang menolak kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang menerapkan tarif paket wisata ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp 3.75 juta per wisatawan per tahun.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTT menunda kebijakan penerapan tarif paket wisata ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan sekitarnya sebesar Rp 3.75 juta per wisatawan per tahun.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) Provinsi NTT, Sony Zeth Libing mengatakan, kebijakan tersebut akan diberlakukan pada 1 Januari 2023 mendatang.
"Tahun 2023, 1 Januari sudah mulai kebijakan konservasi, sedangkan dari sekarang sampai dengan 31 Desember 2022 gubernur memberikan dispensasi dengan harga lama," katanya, Senin 8 Agustus 2022.
Sementara itu, selama masa penundaan, Pemprov NTT akan menggenjot sosialisasi dengan berbagai pihak.
Sosialisasi yang dilakukan agar Pemprov NTT, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan PT Flobamor memberikan pemahaman terkait pengelolaan kawasan TNK dan pengembangan pariwisata.
"Untuk mengisi 5 bulan ke depan, Pemerintah provinsi, pemerintah Manggarai Barat dan PT Flobamor melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga ada kesepahaman dalam membangun pariwisata Labuan Bajo," katanya.
"Nanti bertemu dengan masyarakat kemudian berdiskusi kemudian dengan para pihak misalnya posisi mereka di mana dalam sistem yang dibangun ini. Contoh, HPI di mana posisinya, PHRI, Kapal, segala macam maupun seluruh pelaku pariwisata ada di dalam sistem yang dibangun oleh PT Flobamor dan mereka berada pada peran posisi masing-masing," jelasnya.
Saat ditanya terkait pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah penetapan tarif tersebut, Sony menjelaskan, hal tersebut dalam tahap diskusi.
"Kami sedang berbicara termasuk juga pemerintah Desa di Komodo, kami sedang diskusi soal itu. 5 bulan ini kami pakai untuk berdialog, termasuk mengatur sehingga beberapa pihak itu mendapatkan posisi yang tepat dalam sistem yang kami bangun," katanya. [jat]
