WahanaNews-NTT | Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya capaian positif dua tahun kinerja pemerintah. Dalam survei yang dipublikasikan Selasa (19/10) tersebut, kinerja bidang hankam mendapat rapor hijau dibandingkan beberapa sektor lain.
Sebanyak 61,3% responden menyatakan, bidang keamanan baik/sangat baik, sementara sedang 24,2%, buruk/sangat buruk 11,8%, dan tidak tahu/tak menjawab 2,4%.
Baca Juga:
Eks Menlu RI Retno Marsudi Diangkat jadi Dewan Direksi Perusahaan Energi Singapura
Hasil ini meningkat dibandingkan survei September 2019 yang sebesar 60,4%, sebelum Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Survei SMRC tersebut digelar pada 15-21 September 2021 dengan melibatkan 1.220 responden. Tingkat kesalahan (margin of error) sekitar 3,19% dan kepercayaan (level of confidence) 95%.
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak lepas dari peranan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mendapatkan rapor hijau. Menurutnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) mampu menyelesaikan persoalan pertahanan dan keamanan di Tanah Air.
"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
Khairul menjelaskan pemerintah tidak terlalu fokus pada bidang pertahanan. Sehingga ada banyak hal yang terlewat.
"(Bidang) yang juga mulai diseriusi adalah soal bagaimana membangun basis-basis cadangan logistik strategis (CLS)," tuturnya.
Diketahui saat ini Kemhan tengah membangun cadangan logistik strategi lewat Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Program ini dilakukan dengan membudidayakan tanaman singkong dengan target lahan sebesar 30.000 ha pada 2020-2021.
Menurut Khairul masalah tersebut tidak masuk dalam program pemerintah di bidang hankam pada periode sebelumnya. Dia menyebut saat itu negara hanya fokus mengurusi alutsista sehingga lupa pada aspek penting lainnya dalam pertahanan negara, yaitu SDM dan logistik.
"Kita sebelumnya berkutat pada isu modernisasi alutsista sehingga lupa menyiapkan soal SDM (sumber daya manusia) dan soal logistik. Ini sekarang, dua tahun terakhir ini, kita lihat wacananya sudah beragam," tandasnya. [non]
