WahanaNews-NTT | Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi NTT, Drs. Refafi Gah mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat untuk memilih Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT.
Kekecewaan ini terjadi saat pemilihan ketua komisi IV DPRD Provinsi NTT tidak berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya. Partai Hanura merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat yang digagas oleh Ketua-Ketua Fraksi lainnya untuk menentukan pimpinan Komisi.
Baca Juga:
Fraksi Hanura Soroti Temuan Aset yang Hilang dan Perilaku ASN di Tapanuli Utara
Proses pemilihan Ketua Komisi IV yang digelar Senin (11/04/2022) di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang dipimpin oleh Wakil ketua 1 DPRD NTT, sekaligus Koordinator Komisi IV, Dr. Inche Sayuna SH.,M.Hum.
Dalam arahannya, Inche Sayuna menyampaikan, sesuai hasil kesepakatan Pimpinan-Pimpinan Fraksi menyepakati, anggota Fraksi PKB ditunjuk untuk ditetapkan secara musyawarah mufakat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi NTT.
Terhadap penyampaian ini, Partai Hanura yang tentunya juga memiliki Fraksi murni menolak karena tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Mufakat tersebut.
Baca Juga:
DPC Hanura Kota Balikpapan Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah
Partai Hanura yang memiliki fraksi murni di DPRD provinsi NTT sangat kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat pimpinan Fraksi-Fraksi untuk menentukan Pimpinan-Pimpinan Komisi di DPRD NTT termasuk pimpinan komisi IV. Sehingga tidak ada kesepakatan dalam menentukan pemilihan Ketua Komisi IV.
Begitu juga dengan Anggota Komisi IV lainnya yang menginginkan agar pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan secara bebas, agar Komisi IV benar-benar memberikan nuansa Demokrasi dalam pemilihan itu.
Akibat tidak adanya kata sepakat dalam pemilihan Pimpinan Komisi IV tersebut, maka terjadilah deadlock sehingga proses Pemilihan Pimpinan Komisi akan kembali dilanjutkan besok, Selasa (12/04/2022)
"Kita menduga pemilihan ketua komisi IV DPRD Provinsi NTT hanya ditentukan oleh Fraksi-Fraksi tertentu yang memiliki agenda-agenda besar di 2024, dan sangat merugikan kami partai pendukung pemerintah," ujar Refafi Gah.
"Hanura tidak keberatan Fraksi-Fraksi yang merekomendasikan satu nama yaitu, Angela Mericy Piwung dari fraksi PKB. Kita sebagai partai yang memiliki Fraksi murni di DPRD Provinsi NTT tidak dilibatkan dalam penentuan itu, wajar saja kami kecewa," tambahnya tegas.
Menurut Refafi Gah, Partai pendukung pemerintah seharusnya waspada terhadap semua persoalan yg terjadi, agar tidak terlena.
Dia pun mengaku, jika diukur konsistensi partai Hanura dalam mendukung Pemerintah Provinsi NTT itu murni, tidak ada maksud lain dalam polemik tersebut diatas. Partai Hanura sangat konsisten untuk pemerintahan yang ada sekarang ini, pungkas Refafi Gah.
"Proses pemilihan yang seharusnya digelar hari ini 11 April 2022 harus berakhir dengan deadlock," tutup Refafi. [frs]
