NTT.WahanaNews.co-Sikka| Forum Aktivis Pro Demokrasi NTT menolak kehadiran Joko Widodo yang bakal melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penolakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden RI tersebut.
Pernyataan penolakan ini disampaikan lewat pernyataan sikap yang diterima NTT.WahanaNews.co, melalui pesan whatsapp, Senin (30/9/2024), Forum Aktivis Pro Demokrasi NTT yang diwakili oleh; Jimmy Wangge, Gani Kabosu, Ricky Dekrasono, Heri Boli dan Andy Nomleni
Baca Juga:
PAC Khusus GRIB Jaya Bagan Sinembah Gelar Syukuran Pelantikan Presiden RI
Dalam pernyataan sikap itu, Perwakilan Forum Aktivis Pro Demokrasi NTT menyampaikan point-point penolakan. Berikut sejumlah point yang disampaikan;
"Kami memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini kami merasa dibodohi. Jokowi telah mewarisi kehidupan politik yang terbiasa culas, nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan."
"Sebagai warga Indonesia yang sejak lama merindukan hadirnya pemimpin sejati dari transisi pemerintahan Soekarno ke Soeharto, dll yang menyebabkan terjadinya pembantaian massal dengan dalih pemberontakkan Partai Komunis Indonesia (PKI), jatuhnya rezim Soeharto yang dibarengi berbagai amuk massa yang terskenariokan hingga kerusuhan rasial. Perjuangan reformasi menuntut hapusnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) membuat kami harus ikut bertanggungjawab atas pilihan kami selama ini."
Baca Juga:
Dihadiri Presiden RI, PLN Sukses Kawal Upacara HUT TNI ke-79 Tanpa Kedip di Monas
"Kami terlibat membela Jokowi awal masa presidensinya di 2014, bahkan berlanjut saat didapuk menjadi Gubernur DKI di 2012, sikap keberpihakan kami dan jutaan rakyat Indonesia adalah bukti keinginan Indonesia terlepas dari bayang-bayang KKN. Perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis, yang semula penuh dengan jiwa kerakyatan kini menjadi muka yang penuh ambisi kekuasaan tidak urung membuat kami merasa telah “mutung”. Rasionalitas berpikir kami begitu mudah dicerna oleh nalar sehat dan sederhana. Kami ingin Jokowi bisa mengakhiri masa kepemimpinan dua periode presiden berakhir dengan catatan sejarah yang elok. Namun rupanya, harapan itu kini ibarat seperti menggantang asap. Semuanya menjadi sia-sia."
"Proses “pembegalan” hukum yang terjadi secara vulgar, dipertontonkan oleh pengadil yang tidak adil di Mahkamah Konstitusi (MK). Baik para pemohon, obyek permohonan, hubungan semenda dari Ketua MK Anwar Usman dengan Jokowi menunjukkan adanya satu tujuan kepentingan yang sama, yakni memberi jalan Gibran Rakabuming Raka – putra sulung Jokowi – maju di Pilpres 2024. Cara instan yang mengabaikan proses pematangan kepemimpinan dari Gibran tentu saja bagi kami dan jutaan rakyat Indonesia tidak pantas dilakukan oleh seorang Jokowi. Putusan MK yang memberi lapang jalan untuk Gibran – dan jelas didukung penuh oleh Jokowi – begitu mengingkari makna membuka jalan bagi anak muda untuk berkiprah di pentas politik nasional. Putusan MK bukan menguak munculnya pemimpin muda selain Gibran. Semuanya adalah untuk Gibran. Kita sepakat, tampilnya anak muda di panggung politik nasional adalah keharusan dan harus didukung tanpa syarat."
"KEHADIRAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG DICANANGKAN JOKOWI GAGAL MEMBAWA KESEJAHTERAAN BAGI RAKYAT NTT, SEPERTI PARIWISATA LABUAN BAJO YANG JUSTRU MEMINGGIRKAN MASYARAKAT ADAT KARENA PENGUASAAN LAHAN OLEH SEGELITIR ELIT. SAMA HAL DENGAN PROYEK BENDUNGAN YANG SAMPAI SAAT INI GAGAL MEMBUAT PETANI SEJAHTERA BAHKAN MASIH TERUS IMPORT BERAS. KEGAGALAN JUGA TERJADI PADA PROYEK FOOD ESTATE DI PULAU SUMBA YANG MENGHABISKAN BANYAK ANGGARAN NAMUN TIDAK MEMBERIKAN DAMPAK."
