WahanaNews-NTT | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Sikka menilai Proyek Air Minum Ijukutu di Kecamatan Paga sudah sangat meresahkan sejak awal penetapan pemenang tender.
Untuk itu Fraksi Partai Gerindra Sikka merekomendasikan agar segera ditindaklanjuti melalui Aparat Penegak Hukum.
Baca Juga:
Bela Polisi NTT yang Bongkar Mafia BBM, Inilah Profil Politikus Rahayu Saraswati
Hal ini disampaikan Fraksi Partai Gerindra Sikka melalui juru bicaranya, Sufriyance Merison Botu ketika menyoroti masalah pekerjaan sumur bor dan instalasi jaringan air minum yang bersumber dari Dana PEN dalam pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati Sikka Akhir Tahun Anggaran 2022, Senin (03/04/2023) malam.
Merison Botu mengatakan, Fraksi Gerindra juga menegaskan kembali semua program dan kegiatan yang dikerjakan dari sumber dana Pinjaman Daerah untuk Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) harus dikerjakan, diselesaikan secara baik dan bisa langsung memberi manfaat kepada masyarakat.
Fraksi mendesak agar, pekerjaan-pekerjaan seperti sumur bor dan instalasi jaringan air minum bersih jangan hanya berakhir tanpa satu tetes air pun yang dirasakan oleh masyarakat.
Baca Juga:
Prabowo Umumkan Kabinet Pemerintahan Minggu Malam Usai Dinner dengan Kepala Negara
Secara khusus, terhadap Proyek Air Minum Ijukutu di Kecamatan Paga, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar segera ditindaklanjuti melalui Aparat Penegak Hukum mengingat proyek ini sudah sangat meresahkan sejak awal penetapan pemenang tender.
Di lain pihak, terhadap pekerjaan jaringan air minum bersih IKK Nita, Fraksi Gerindra menghimbau agar pemerintah segera memutus kontrak dengan rekanan yang tidak bersedia lagi melanjutkan pekerjaannya, sehingga bisa diproses tender ulang untuk pekerjaan yang sama.
“Prinsipnya jangan sampai anggaran 3 miliar lebih yang diberi judul pembangunan jaringan air minum bersih dan bersumber dari dana pinjaman daerah mubasir tanpa ada manfaat setitik pun bagi orang Nita,” ungkap pria yang akrab disapa Son Botu ini.
Menurut dia, masyarakat harus bisa menikmati manfaat pinjaman daerah karena mereka juga yang menanggung beban hutang dengan membayar puluhan miliaran rupiah sepanjang enam tahun kedepan.
Lebih lanjut tegas Son Botu, menjadi catatan buruk jika masyarakat hanya mendengarkan angka uang saja, melihat jaringan pipa terpasang, bak-bak air berukuran besar dan tinggi menjulang mempertontonkan konspirasi konyol pemerintah dan kontraktor dihadapan masyarakat, namun tidak memberikan dampak pemulihan ekonomi bagi daerah.
Pemerintah mestinya malu kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi jika hanya mampu menyajikan proyek-proyek tanpa kualitas dan bahkan tanpa manfaat dengan dibumbui mangkrak di sana-sini, pungkas Son Botu.
Son Botu menuturkan, kalau sudah begini jelas rencana proyek ini hanya mampu memberi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Sampai disini lanjut dia, Fraksi Gerindra sungguh-sungguh mempertanyakan sejauh mana komitmen kita menggenapi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju Sikka Bahagia yang tersisa 7 bulan lagi.
Demikian juga pekerjaan jalan. Tidak hanya sekedar mengeruk tanah, menabur aspal diatas tanah sehingga warnanya menjadi lebih hitam dari jalan tanah meskipun lanjut Son Botu, tekstur permukaan jalan serta kualitas tidak ada bedanya.
Terkait pekerjaan jalan ini kata Son Botu menambahkan, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar ruas jalan Bola-Hale, Nita-Riit dan beberapa ruas lainnya yang rendah kualitasnya harus dikerjakan ulang sebelum hasil kerja tersebut diserahkan ke pemerintah.
Selanjutnya ruas jalan Magepanda – Kisa dan ruas lingkar luar Kota Maumere, Fraksi Gerindra belum mendapat penjelasan benar-benar terang benderang.
Son Botu mencontohkan, ruas jalan lingkar luar dengan pagu anggaran 8 miliar lebih dan nilai kontral 6 miliar lebih. Artinya terjadi pemangkasan atau penghematan mencapai 20% lebih. “Dalam kalkulasi kami, dengan nilai kontrak seperti ini berarti pihak ketiga kerja tanpa jasa.” Ujarnya.
Namun kata dia, betapa luar biasanya adalah target pekerjaan yang semestinya 6 Km sesuai kontrak, tetapi realisasi yang dikerjakan oleh rekanan mencapai 7,7 Km. “terhadap kondisi ini patut kami pertanyakan dan Fraksi Gerindra mendorong lembaga DPRD melakukan pemeriksaan lebih detail dan fokus untuk pekerjaan dua (2) ruas jalan tadi,” imbuh Son Botu. [frs]
