WahanaNews-NTT | BKKBN harus berperan dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, utamanya pada KP-2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.
Dalam menunjang percepatan target Kegiatan Prioritas tersebut, BKKBN diamanatkan untuk mendukung Program Prioritas Penurunan Stunting.
Baca Juga:
Jabar Tetap Lanjutkan TPK Sarimukti untuk Bandung Raya
Dan untuk mendukung Program Penurunan Stunting ini, maka BKKBN Provinsi NTT menggelar Pelatihan Tim Pendamping Keluarga bagi Fasilitator Tingkat Kabupaten Sikka, Senin (30/05/2022) di aula Susteran Alma Maumere.
Ketua Panitia kegiatan, Agustina Maria H. Carwayu, S.KM dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktifitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurut Agustina, Stunting dan Malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 % Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Baca Juga:
Sekda Kota Tangerang: TPK dan THR Telah Dicairkan, Menunggu Transfer Pegawai
Dikatakan bahwa, Prevelensi Stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dan ini menunjukkan bahwa masalaj stunting perlu ditangani segera, ujar Agustina.
Lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah memberikan amanah kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 25 Januari 2021 untuk mendukung percepatan penurunan pencegahan stunting di tingkat lapangan.
Dengan melibatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki BKKBN meliputi, sebut Agustina Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagai ujung tombak program Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan.
Agustina menambahkan, Presiden RI mengamanatkan pencapaian target nasional Prevalensi Stunting yang harus dicapai sebesar 14%, sedangkan prevalensi stunting untuk Kabupaten Sikka sampai dengan kondisi Agustus 2021 adalah sebanyak 3.947 balita (18,2%), dan pada Februari 2022 sebanyak 3.984 balita (17,2%).
Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sikka telah mencanangkan kegiatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Stunting secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sikka selama 180 hari sejak tanggal 1 April 2022.
Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga didampingi Kadis P2KBP3A Sikka, Dokter Maria Bernadina S. Nenu dan Staf BKKBN Provinsi NTT (Foto: Frans Dhena)
Kegiatan tersebut ujar Agustina, masih berlanjut sampai bulan Juli 2022 dengan evaluasi secara berkala dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati Sikka.
Lebih lanjut dijelaskan, Kabupaten Sikka telah menindaklanjuti Upaya Percepatan Penurunan Stunting dengan mengeluarkan SK Bupati Sikka nomor 308/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Sikka dan telah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait untuk memahami tugas dan tanggung jawab sesuai masing-masing dalam SK.
Selanjutnya jelas Agustina Maria H. Carwayu, telah dibuat SK Tim Percepatan Penurunan Stunting di 21 Kecamatan dan 160 Desa serta telah dilaporkan ke tingkat Provinsi NTT.
Menurut dia, untuk tingkat Desa/Kelurahan pun telah dibentuk SK TPK (Tim Pendamping Keluarga) secara kolektif oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka dan sudah mulai bekerja sejak bulan Januari 2022.
Dikatakan Agustina, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas P2KBP3A juga telah mengikuti kegiatan zoom meeting Orientasi TPK Kabupaten Sikka yang diikuti calon Fasilitator Desa/Kelurahan dan para PKB Sikka.
Strategi khusus penurunan Stunting adalah kata dia, dalam bentuk RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting) melalui pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Agustina menyebutkan bahwa BKKBN bersama mitra terkait sudah membentuk 600.000 Tim Pendamping Keluarga meliputi bidan desa, kader IMP dan kader PKK, dan Kabupaten Sikka telah membentuk TPK Desa/Kelurahan sebanyak 248 TPK dengan jumlah 744 orang yang tersebar di 160 desa/kelurahan.
Selanjutya, perwakilan TPK sudah mengikuti Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BKKBN secara virtual pada tanggal 12 Mei 2022, tutup Agustina Maria H. Carwayu. [frs]
