WahanaNews-NTT | BKKBN harus berperan dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, utamanya pada KP-2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.
Dalam menunjang percepatan target Kegiatan Prioritas tersebut, BKKBN diamanatkan untuk mendukung Program Prioritas Penurunan Stunting.
Baca Juga:
Jabar Tetap Lanjutkan TPK Sarimukti untuk Bandung Raya
Dan untuk mendukung Program Penurunan Stunting ini, maka BKKBN Provinsi NTT menggelar Pelatihan Tim Pendamping Keluarga bagi Fasilitator Tingkat Kabupaten Sikka, Senin (30/05/2022) di aula Susteran Alma Maumere.
Ketua Panitia kegiatan, Agustina Maria H. Carwayu, S.KM dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktifitas ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurut Agustina, Stunting dan Malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3 % Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Baca Juga:
Sekda Kota Tangerang: TPK dan THR Telah Dicairkan, Menunggu Transfer Pegawai
Dikatakan bahwa, Prevelensi Stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dan ini menunjukkan bahwa masalaj stunting perlu ditangani segera, ujar Agustina.
Lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah memberikan amanah kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 25 Januari 2021 untuk mendukung percepatan penurunan pencegahan stunting di tingkat lapangan.
Dengan melibatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki BKKBN meliputi, sebut Agustina Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa sebagai ujung tombak program Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan.
