WahanaNews-NTT | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, semua elemen masyarakat tetap memperteguh kekuatan untuk bersatu dalam bingkai keberagaman, meski kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya.
Hal ini ditegaskan Mahfud saat sambutan dalam acara Festival HAM 2021 yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Pemerintah Kota Semarang, Rabu (17/11).
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
"Keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan, kekuatan kita sebagai bangsa, kerap diuji dengan intoleransi, pemaksaan kehendak, dan permasalahan lainnya, dimana ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjawabnya dengan satu tekad bahwa bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme di dalam berbangsa dan bernegara, untuk kemudian bergerak bersama didalam mencapai tujuan nasional," papar Mahfud dalam acara bertema 'Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinnekaan, Inklusi dan Resiliensi' ini.
Menurut Mahfud, tema tersebut sangat relevan dalam merepresentasikan optimisme terhadap tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
Dalam kesempatan ini, Mahfud mengajak semua pihak menyebarkan pesan-pesan hak asasi manusia, dan memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berdialog, serta kerjasama dalam menguatkan praktik-praktif baik penegakan HAM ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
Mahfud mengapresiasi pihak-pihak yang secara konsisten terus berperan aktif dalam upaya mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Orientasi pembangunan kita, lanjut Mahfud, harus berakselerasi dengan tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif maupun aspek-aspek non ekonomi yang berkelanjutan seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif.
"Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat," pungkas Mahfud. [dny]
