Ngada-NTT.WahanaNews.co| Pergantian Kapolres Ngada dinilai bukan sekadar pergantian pejabat di lingkungan Kepolisian, tetapi menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen penegakan hukum di Kabupaten Ngada.
Di tengah harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang baru, GMNI Cabang Ngada menyampaikan catatan kritis dengan mendesak Polres Ngada segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi perhatian publik.
Baca Juga:
Sambut HUT RI ke-80, Polres Ngada Gelar Pasar Murah di Kampung Bejo
Ketua GMNI Cabang Ngada, Florianus Setiadi, kepada wartawan, Rabu (5/8/2026), menegaskan bahwa persoalan rokok ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
"Pergantian Kapolres tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian jabatan. Yang ditunggu masyarakat adalah keberanian dan ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran hukum, termasuk dugaan peredaran rokok ilegal," tegas Florianus.
Baca Juga:
Dugaan Pelecehan Oleh Eks Kapolres Ngada, Komisi XIII DPR RI Audensi dengan Koordinator APPA NTT
Ia menilai masyarakat tidak membutuhkan pencitraan atau kegiatan seremonial semata, melainkan tindakan nyata yang menunjukkan keberpihakan aparat terhadap supremasi hukum.
Kepercayaan publik, kata dia, hanya akan tumbuh apabila aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional, transparan, dan konsisten.
Karena itu, GMNI mendesak Polres Ngada segera melakukan operasi dan pengawasan secara intensif terhadap dugaan peredaran rokok ilegal, mengusut setiap dugaan pelanggaran berdasarkan alat bukti yang sah, menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.
Florianus mengingatkan, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
"Jika aparat mengetahui adanya dugaan pelanggaran tetapi tidak mengambil langkah sebagaimana mestinya, maka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat akan semakin terbuka," ujarnya.
Sebagai organisasi mahasiswa, GMNI Cabang Ngada menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan independen. Mereka berkomitmen mengawal setiap proses penegakan hukum agar berjalan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.
Menurut GMNI, Kapolres Ngada yang baru kini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinannya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.
GMNI juga mengingatkan agar Kabupaten Ngada tidak menjadi daerah yang terkesan memberi ruang bagi praktik peredaran rokok ilegal.
Penegakan hukum yang tegas, menurut mereka, akan menjadi ukuran nyata terhadap komitmen kepemimpinan Kapolres yang baru.
"Masyarakat tidak membutuhkan janji. Masyarakat membutuhkan tindakan. Jika hukum ditegakkan secara tegas, kami tentu memberikan apresiasi. Namun apabila penanganan persoalan ini berjalan lamban tanpa alasan yang jelas, kritik publik akan terus kami suarakan sebagai bagian dari pengawasan dalam negara demokrasi," tutup Florianus.
Pernyataan GMNI tersebut menjadi sorotan sekaligus tantangan awal bagi Kapolres Ngada yang baru, AKBP Gede Harimbawa, untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, khususnya terhadap dugaan peredaran rokok ilegal yang dinilai telah lama menjadi perhatian masyarakat. [frs]
